Hikmahanto: Sikap RI soal Isu Venezuela Buka Ruang Diplomasi bagi Prabowo

Jakarta: Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai sikap Pemerintah Indonesia terkait serangan Amerika Serikat terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026 sebagai langkah tepat dan sejalan dengan prinsip hukum internasional.

Pemerintah Indonesia sebelumnya menyampaikan posisi resmi dengan menyerukan kepada seluruh pihak untuk mengedepankan penyelesaian damai melalui langkah-langkah de-eskalasi dan dialog.

Sikap tersebut, menurut Hikmahanto, merujuk langsung pada Pasal 2 ayat 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mewajibkan negara-negara anggota menyelesaikan persengketaan internasional secara damai demi menjaga perdamaian dan keamanan global.

“Posisi Indonesia sudah tepat karena secara konsisten mengacu pada Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, yakni kewajiban penyelesaian sengketa internasional melalui cara-cara damai,” ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Minggu, 4 Januari 2026.

Ia menekankan bahwa sikap Indonesia berada di posisi tengah. Di satu sisi, Indonesia tidak secara eksplisit mengutuk AS seperti yang dilakukan sejumlah negara Amerika Latin, Rusia, dan Tiongkok. Namun di sisi lain, Indonesia juga tidak membenarkan tindakan AS yang dinilai bertentangan dengan Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, sebagaimana sikap Inggris dan Prancis.

Menurut Hikmahanto, setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa posisi tersebut tepat diambil. Pertama, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, sehingga penekanan pada penyelesaian damai membuka ruang bagi Prabowo Subianto untuk berperan sebagai mediator atau peace broker bagi pihak-pihak yang bersengketa.

“Dengan tidak memihak dan tetap menekankan de-eskalasi, Presiden Prabowo memiliki legitimasi untuk tampil sebagai mediator internasional,” kata Hikmahanto.

Kedua, sikap tersebut memungkinkan Indonesia melakukan shuttle diplomacy atau diplomasi ulang-alik ke seluruh pihak yang terlibat konflik, termasuk negara-negara pendukung di belakang masing-masing kubu.

Ketiga, posisi Indonesia dinilai sangat dibutuhkan di tengah masyarakat internasional yang terbelah antara pihak yang mengutuk serangan AS dan pihak yang membenarkannya.

Hikmahanto juga menyoroti pentingnya peran perwakilan Indonesia di luar negeri dalam situasi ini. Seluruh perwakilan RI, termasuk di Venezuela dan Amerika Serikat, diminta menyampaikan laporan terkini ke Jakarta terkait sikap dan dinamika politik di negara tempat mereka bertugas.

Laporan tersebut dinilai krusial bagi Kementerian Luar Negeri dalam merumuskan langkah kebijakan lanjutan serta menentukan peran yang dapat dimainkan Presiden Prabowo dalam upaya menurunkan eskalasi ketegangan global. Hal ini menjadi semakin relevan menjelang sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang dijadwalkan berlangsung pada Senin waktu New York.

Baca juga:  AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Seberapa Kuat Dasar Hukumnya?