Pemerintah Percepat Program 3 Juta Rumah dan Hapus Retribusi PBG

Jakarta: Kepala Staf Kepresiden Muhammad Qodari mengatakan pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Karena program ini sebagai kebijakan pro-rakyat untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan kelas menengah bawah. 

Pernyataan ini disampaikannya dalam acara Konferensi Pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, di Gedung Bina Graha, Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 15 April 2026.
 

Menurut Qodari, program yang digagas Presiden Prabowo tersebut untuk mengatasi backlog (kekurangan jumlah) perumahan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan memperbaiki sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni.

“Bapak Presiden melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berencana memanfaatkan aset negara serta tanah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat, khususnya untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Qodari.

Dijelaskannya, pemerintah berkomitmen melakukan percepatan pembangunan melalui sejumlah keijakan, diantaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 0 persen bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan proses perizinan dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

“Penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG untuk MBR dan percepatan perizinan dari maksimal 28 hari menjadi hanya 10 hari, merupakan wujud nyata arahan Presiden agar kebijakan berpihak pada rakyat kecil,” kata Qodari.

Selain itu, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk rumah tapak dan satuan rumah susun pada 2026 dan 2027.

“Kebijakan ini menjadi bagian dari ‘karpet merah’ bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memperkuat daya beli dan mempermudah akses terhadap hunian layak,” jelasnya.

Menurut Qodari, dari sisi pembiayaan pemerintah melakukan pelonggaran Giro Wajib Minimum oleh Bank Indonesia dari 5 persen menjadi 4 persen, melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial dengan dukungan likuiditas hingga Rp80 triliun untuk 100.000 unit rumah komersial.

“Ini menunjukkan sinergi kuat dan menjadi salah satu terobosan penting dalam mendorong penyaluran KPR oleh perbankan sebagai kontribusi nyata terhadap percepatan Program 3 Juta Rumah,” kata Qodari.

Disisi lain, gotong royong sektor swasta juga terlihat melalui renovasi 9.701 unit rumah tidak layak huni tanpa menggunakan APBN sebagai bagian dari skema BSPS.

“BSPS sejatinya program pemerintah. Tapi swasta ikut gotong royong, meraka merenovasi rumah secara gratis. Jadi yang melakukan renovasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga swasta,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menghadirkan Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp130 triliun dengan subsidi bunga 5 persen untuk mendukung pengembang, kontraktor, dan UMKM.


Konferensi Pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Foto: Dok. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI).

“Jadi kontraktor kalau mau bangun rumah bisa pinjam dengan bunga ringan 5 persen, jauh di bawah bunga pasar yang saat ini sekitar 12 hingga 13 persen,” kata Qodari.

Qodari menjelaskan pada 2025, penyaluran FLPP telah mencapai 278.868 unit rumah bagi MBR. Untuk 2026, Presiden Prabowo memerintahkan peningkatan kuota menjadi 350.000 unit dengan dukungan skema KPR berbiaya ringan.

“Jadi DP-nya (uang muka) murah karena rumahnya ini harganya sekitar Rp160-180 juta. Jadi DP-nya hanya sekitar 1 persen dan bunga tetap 5 persen, guna memperluas akses kepemilikan hunian layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Program ini juga diperkuat dengan berbagai inovasi dan kolaborasi, termasuk akad massal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah, antara lain akad massal sebanyak 50.030 unit rumah pada Desember 2025 di Perumahan Pondok Banten Indah, Kab. Serang, Banten

Selain itu, peningkatan BSPS dari 45.000 unit pada tahun 2025 menjadi 406.457 unit pada tahun 2026 dengan alokasi anggaran Rp8,90 triliun menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam memperluas akses hunian layak.

“Jadi dengan alokasi yang begini besar, maka insya Allah mudah-mudahan seluruh wilayah Indonesia bisa kebagian baik kabupaten maupun kota.

Dalam implementasinya, pemerintah juga mendorong efisiensi melalui Program Pemilihan Terbuka Toko (PTT) dalam skema BSPS. Qodari menyebut program ini disebut sebagai “lelang rakyat”, di mana toko-toko bangunan diminta untuk mempresentasikan penawaran harga langsung di hadapan para penerima BSPS. Setiap item material ditenderkan secara terbuka, misalnya harga semen dari Toko A, Toko B, dan Toko C dibandingkan secara transparan. Penawaran dengan harga paling murah akan dipilih.

“Saya pernah lihat di lapangan. Masyarakat itu dilatih untuk berpikir sitematis dan kritis sehingga ujungnya, manfaatnya pada penerima BSPS,” katanya.

Sementara itu, pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta menjadi salah satu proyek kolaboratif besar dengan potensi hingga 141.000 unit hunian vertikal dengan penyelesaian secara bertahap. Pemerintah juga melakukan penataan kawasan padat penduduk, salah satunya di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat.

“Jadi kawasan yang paling senjang di Republik Indonesia ini, Gus Irfan itu kelurahan Menteng Tenggulung Jakarta,” katanya.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pembangunan 790.000 unit rumah dengan dukungan anggaran Rp58 triliun.

Kantor Staf Presiden (KSP) turut mengawal implementasi program melalui koordinasi lintas sektor, mediasi kebijakan, serta monitoring lapangan.

“KSP memastikan Program 3 Juta Rumah berjalan sebagai sistem terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Qodari.

Program ini dinilai memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek pengganda di berbagai sektor.

“Pembangunan perumahan mengaktifkan sedikitnya 185 industri turunan dan menyerap tenaga kerja secara luas. Industri hulu mendorong peningkatan utilisasi produksi material dasar, seperti semen, baja ringan, keramik, batu bata, genteng, cat, dan bahan kimia. Dan industri hilir bergerak setelah serah terima rumah, mencakup sektor UMKM mebel atau furnitur, elektronik rumah tangga, desain interior, hingga jasa asuransi dan perbankan melalui penyaluran KPR,” jelas Qodari.

Konferensi Pers Update Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 dihadiri pula oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim dan moderator dari Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Liviana Cherlisa.