Hanya Menjabat Empat Bulan, Kongres Peru Resmi Copot Presiden Jose Jeri

Bogota: Kongres Peru, pada Selasa, 17 Februari, melakukan pemungutan suara untuk mencopot Presiden interim Jose Jeri dari jabatannya.

Keputusan ini mengakhiri masa kepemimpinan singkat Jeri yang hanya berlangsung selama empat bulan.

Seperti dilansir dari Anadolu, Kamis 18 Februari 2026, dalam sidang luar biasa yang digelar di tengah masa reses legislatif, sebanyak 75 anggota Kongres mendukung mosi tidak percaya, sementara 24 menolak, dan 3 lainnya abstain.

Jose Jeri, yang mulai menjabat pada Oktober lalu setelah penggulingan Dina Boluarte, tercatat sebagai kepala negara kedelapan yang memimpin Peru dalam sepuluh tahun terakhir.

Pemakzulan ini dipicu oleh aliansi oposisi sayap kiri dan blok sayap kanan yang menilai Jeri tidak memiliki kepantasan fungsional untuk memimpin negara, terutama menjelang pemilu nasional dua bulan ke depan. Selain isu stabilitas, Jeri juga terjerat serangkaian penyelidikan korupsi oleh kejaksaan atas dugaan perdagangan pengaruh.

Beredarnya rekaman video yang menunjukkan Jeri mengunjungi sebuah restoran pada tengah malam untuk bertemu Zhihua Yang. Perusahaan milik Yang diketahui baru saja mendapatkan izin pemerintah untuk proyek pembangkit listrik tenaga air besar. Jeri terekam mengenakan penutup kepala untuk menyamarkan identitasnya.

Laporan media lokal mengungkapkan adanya lima wanita yang mengadakan pertemuan pribadi hingga tengah malam di kantor kepresidenan. Tak lama setelah pertemuan tersebut, kelima wanita itu mendapatkan kontrak pemerintah dengan nilai yang sangat besar.

Meskipun Jose Jeri membantah seluruh tuduhan tersebut dan mengeklaim adanya plot destabilisasi dari lawan politiknya, angka kepercayaan publik terhadapnya merosot tajam. Ketertutupan agenda kepresidenan dalam pertemuan-pertemuan tersebut menjadi sorotan utama kemarahan warga Peru.

Ketua Kongres, Fernando Rospigliosi, mengumumkan bahwa badan legislatif akan kembali bersidang pada hari Rabu untuk memilih penerus yang akan memimpin Peru hingga pemerintahan hasil pemilu baru dilantik. Langkah ini diharapkan dapat meredam gejolak politik di negara Amerika Selatan tersebut.

(Kelvin Yurcel)