Mengenal Kriteria MABIMS yang Jadi Acuan Pemantauan Hilal

Jakarta: Pemerintah akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Selasa, 17 Februari 2026. Penetapan mengacu hasil data perhitungan hisab dan pemantauan hilal atau rukyatul hilal yang dilakukan di sejumlah titik strategis.

Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah menyiapkan 133 titik pemantauan hilal. Rinciannya, Kemenag memantau hilal di 96 titik, sedangkan BMKG 37 titik.

Hasil pemantauan hilal akan dibahas dalam sidang Isbat yang terpusat di Hotel Borobudur, Jakarta. Penentuan terlihat atau tidaknya hilal mengacu kriteria kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).

Kriteria MABIMS dan Tantangan Astronomis

Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kriteria tersebut menetapkan:

• Ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam.
• Elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.

Menurut Nasaruddin, ketentuan ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang lebih akurat. 

Sebelumnya, digunakan kriteria 2 derajat. Namun berdasarkan riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat, sehingga dinaikkan menjadi 3 derajat untuk kepastian yang lebih tinggi. Sementara elongasi 6,4 derajat merujuk pada batas fisis (Danjon Limit) yang memungkinkan hilal dapat diamati.

"Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal (saat terbenam matahari di Indonesia) masih dalam posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi hampir mustahil bisa dirukyat," jelas Nasaruddin dikutip dari laman Kemenag, Selasa, 17 Februari 2026.

Selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan. "Jadi memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat," kata Nasaruddin.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Sharia Economic Forum Metro TV. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.

Bijak menyikapi perbedaan

Terkait kemungkinan terjadi perbedaan awal Ramadan, Nasaruddin mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan. Ia menegaskan Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

"Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan," ujar Nasaruddin.

Ia berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Ia juga menyinggung perkembangan gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang mulai didorong di sejumlah negara dan forum internasional seperti OKI, yang menggunakan pendekatan visibilitas global. 

Namun, untuk saat ini, Indonesia tetap berpegang pada kriteria yang disepakati bersama MABIMS sebagai dasar penetapan resmi pemerintah. Dengan pendekatan ilmiah, musyawarah, dan semangat kebersamaan, pemerintah berharap penetapan awal Ramadan 1447 H dapat diterima dengan bijak oleh seluruh elemen masyarakat.

"Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan," pungkas Nasaruddin.