Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto bersama Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. (metrotvnews.com/Antonio)
Bekasi: Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, bakal mengevaluasi anggaran secara menyeluruh sebagai langkah efisiensi. Keputusan ini diambil menindaklanjuti aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Miskin Kota di Gedung DPRD Kota Bekasi.
"Akan dilakukan (evaluasi) secara menyeluruh," kata Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, di Bekasi, Rabu, 10 September 2025.
Tri mengatakan, anggaran yang berkaitan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga masuk dalam evaluasi tersebut. Saat ini Pemkot Bekasi sudah melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi perjalanan dinas dan rapat yang dilakukan di luar area Pemkot Bekasi.
"Jadi hampir setahun ini, selama 6-7 bulan ini Pemerintah Kota Bekasi di tingkat Pemerintah Kota itu tidak ada lagi kegiatan yang kita lakukan di luar daripada milik pemerintah daerah," ungkap Tri.
Dia memastikan akan ada perubahan dalam proses evaluasi tunjangan. Tri menyatakan, bahwa hal tersebut akan dibahas oleh DPRD Bersama dengan dinas terakit.
"Itu nanti akan dibahas antara komisi dan juga dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang kemudian bersesuaian dengan apa yang kemudian menjadi tuntutan," ujar Tri.
Tri mengatakan, pembahasan antara DPRD dan dinas terkait juga berlaku bagi tuntutan lainnya dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Miskin Kota di Kota Bekasi. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi juga menegaskan kesiapan legislatif dalam mendukung langkah evaluasi ini.
?"Kita sudah akan melakukan evaluasi dan melanjutkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tadi," kata Tri.
Berikut daftar tuntutannya:
- Efisiensi Tunjangan DPRD dan Kepala Daerah
- Diskon dan Bebaskan Tunggakan Pajak PBB sesuai Himbauan Gubernur Jabar
- Tingkatkan Kinerja Pengawasan Terhadap Kinerja Eksekutif
- Kebijakan Politik Anggaran untuk:
- Seragam Sekolah Gratis Tingkat PAUD, SD, dan SMP
- Program Air Minum di seluruh Ruang Kelas
- Pembangunan Halte + Sarana lainnya untuk OJOL
- Revitalisasi Angkot dan Subsidi untuk Keberlangsungan Angkot
- Pembangunan BLK
- Peningkatan Anggaran untuk Program UMKM, Koperasi, Perlindungan Khusus Anak dan Program lainnya yang bersentuhan langsung kepada Masyaraka.