Laporan PBB Bongkar Pola Penyiksaan Sistematis di Penjara Myanmar

Naypyidaw: Penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkap bukti penyiksaan sistematis di fasilitas penahanan Myanmar, dengan melibatkan tokoh militer berpangkat tinggi.

Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) menyatakan para tahanan mengalami pemukulan, sengatan listrik, pencekikan, hingga pencabutan kuku menggunakan tang.

Dalam beberapa kasus, penyiksaan berujung pada kematian. Laporan setebal 16 halaman yang dirilis Selasa kemarin itu juga mendokumentasikan penyiksaan terhadap anak-anak, yang sering ditahan secara sewenang-wenang.

“Kami telah menemukan bukti penting, termasuk kesaksian saksi mata, yang menunjukkan adanya praktik penyiksaan secara sistematis,” ujar Kepala IIMM Nicholas Koumjian, seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu, 13 Agustus 2025.

Laporan tersebut disusun berdasarkan lebih dari 1.300 sumber, termasuk keterangan saksi, analisis forensik, foto, dan dokumen. IIMM mengidentifikasi sejumlah komandan militer berpangkat tinggi di antara para pelaku, namun tidak menyebutkan nama mereka demi menjaga integritas penyelidikan.

Militer Myanmar sejauh ini membantah tuduhan kekejaman dan menuding “teroris” sebagai penyebab kerusuhan. Pihak berwenang juga tidak menanggapi permintaan informasi maupun komentar dari PBB dan media.

Selain pasukan pemerintah, laporan menemukan kelompok oposisi bersenjata juga melakukan eksekusi kilat terhadap lawan mereka. Kedua belah pihak menolak memberikan komentar.

Krisis di Myanmar bermula dari kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil, memicu konflik bersenjata di seluruh negeri. PBB memperkirakan puluhan ribu orang telah dipenjara demi membungkam oposisi. Pemimpin junta Min Aung Hlaing baru-baru ini mengakhiri status darurat dan mengangkat dirinya sebagai presiden, menjelang pemilu yang direncanakan.

Mandat IIMM mencakup penyelidikan pelanggaran sejak 2011, termasuk operasi militer 2017 terhadap etnis Rohingya yang memaksa ratusan ribu orang mengungsi ke Bangladesh. Lembaga ini juga membantu proses hukum di tingkat internasional, namun memperingatkan bahwa pemangkasan anggaran PBB dapat mengganggu kelanjutan tugasnya.

“Tekanan finansial ini mengancam kemampuan mekanisme untuk mempertahankan pekerjaan pentingnya serta mendukung upaya keadilan internasional dan nasional,” pungkas Koumjian. (Muhammad Fauzan)

Baca juga:  Menlu Sugiono Desak Penghentian Kekerasan yang Terjadi di Myanmar