Prabowo Subianto dengan mantan Menhan AS. (EPA-EFE/BAGUS INDAHONO)
Jakarta: Presiden Prabowo Subianto pada 9 April 2025 memberikan pengumuman yang cukup mengejutkan, beliau menyatakan bahwa NKRI bersedia menerima 1000 pengungsi warga Gaza.
"Kami siap evakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu siapa pun boleh. Pemerintah Palestina dan pihak-pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka, kita perkirakan mungkin jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," kata Prabowo dalam keterangan.
Presiden cukup terkenal atas pendiriannya yang pro-Palestina, pada pidato pelantikannya, beliau dengan tegas mendeklarasikan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di atas dunia dan mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, momen pengumuman tersebut memunculkan kekhawatiran. Pasalnya, pengumuman beliau muncul di saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan penerapan tarif impor untuk hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, yang mendapatkan tarif sebesar 32%.
Trump semenjak pelantikannya, telah dikritik mencoba melakukan upaya ‘pembasmian etnis’ di Gaza. Pada bulan Februari, ketika menerima kunjungan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, beliau mengumumkan rencananya untuk mengambil alih Gaza dengan mengubahnya menjadi ‘Riviera Timur Tengah’.
‘Saya merasa orang-orang (warga Gaza) tidak seharusnya kembali ke Gaza,” ujar Trump, melansir The New York Times”.
“AS akan mengambil alih jalur Gaza, dan kami akan menjaganya dengan baik,” kata Trump.
Namun benarkah hal tersebut? Berikut penjelasan lebih lanjut.
Indonesia sebagai Destinasi Relokasi Gaza
Pemerintahan Trump sejak lama melirik Indonesia sebagai target destinasi relokasi Gaza, bahkan sebelum pengumuman Trump.
Pada bulan Januari, seorang pejabat AS mengatakan pada wawancara NBC bahwa terdapat beberapa isu tentang pembangunan ulang Gaza pasca perang, termasuk destinasi relokasi 2 juta warga Gaza sementara selama rekonstruksi.
“Indonesia, misalnya, merupakan salah satu lokasi yang didiskusikan yang bisa menjadi destinasi mereka tinggal,” ucap pejabat tersebut, melansir NBC.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan tegas membantah laporan tersebut, menyebut bahwa mereka tidak pernah diinformasikan atas rencana yang dibicarakan pejabat tersebut.
“Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza,” tulis Kemenlu di akun X, 21 Januari 2025.
Tidak ada berita resmi dari pemerintah sejak bulan Januari sampai pada bulan Maret, dimana media Ibrani melaporkan Indonesia memiliki rencana untuk menerima 100 warga Gaza sebagai “program percontohan”, bahkan dilaporkan Indonesia membuka jalur komunikasi khusus untuk Israel membahas program tersebut.
“Israel dilaporkan berharap bahwa jika program percontohan ini berhasil, ribuan warga Gaza akan terdorong untuk secara sukarela pindah ke Indonesia untuk bekerja dan berpotensi memutuskan untuk menetap secara permanen,” tulis Times of Israel, 26 Maret 2025.
Indonesia kemudian tegas kembali menolak laporan menerima warga Gaza seperti pada bulan Januari.
"Pemerintah Indonesia tidak pernah berbicara dengan pihak mana pun dan tidak mendengar informasi tentang rencana pemukiman kembali warga Palestina di Jalur Gaza di Indonesia sebagaimana dilaporkan beberapa media asing," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Rolliansyah Soemirat, 27 Maret 2025.
Sampai pada pasca penerapan tarif Trump pada awal bulan April, menuduh Indonesia menerapkan ‘tarif’ 64% atas semua barang Impor dari AS. Indonesia tiba-tiba melempar posisi mereka dan menerima evakuasi Warga Gaza.
Setelah pengumuman tarif Trump minggu lalu, muncul sebuah tren dimana sejumlah negara menerapkan pendekatan “appeasement” atau pemuasan terhadap AS dan Donald Trump, guna mengurangi tarif Impor AS.
PM Inggris Keir Starmer misalnya, mengatakan bahwa Inggris bisa membuka penawaran pemotongan pajak terhadap sejumlah miliarder tekonologi AS seperti Mark Zuckerberg dan teman dekat Trump, Elon Musk sebagai upaya Inggris menghindari tarif Trump.
“Tentunya, kita harus memastikan pilihan kita dan menyiapkan rencana untuk pembalasan tarif jika dibutuhkan. Tapi, saya rasa mencoba melakukan negosiasi untuk mitigasi tarif itu lebih baik,” ucap Starmer kepada para legislator Inggris di House of Commons, 8 April 2025, dikutip dari The i Paper pada 10 April 2025.
Lesotho, negara kecil di Afrika juga mencoba ‘memuaskan’ Trump dengan memberikan akses pasar kepada Starlink Elon Musk.
“Untuk mendemonstrasikan kesempatan bagi pebisnis AS, pemerintah menyelesaikan perjanjian untuk Starlink, yang akan ditandatangani pada 15 April,” demikian pernyataan tertulis dalam memo Kemelu Lesotho, yang didapatkan Mother Jones, dilansir pada 10 April 2025.
Belum jelas apa pendekatan “appeasement” yang dilakukan Indonesia untuk menghindari tarif Trump. Namun, netizen tidak menanggapi positif berita rencana evakuasi Gaza Presiden, menyebut ada kemungkinan ‘perundingan di balik layar’ antara Trump dan Prabowo.
“Sepertinya hasil rundingan tarif 34%, biar trump bisa ambil alih gaza,” tulis akun @D*t*1* di X pada 9 April 2025.
“Ini mah bukan ngasih kemerdekaan ke Palestina pak @prabowo, secara ga langsung bapak mengiyakan strategi dari Donald Trump dalam wawancaranya saat duduk bersama Presiden israel Neteknyahu,” tulis akun @Gh***bR**a**i di X, 9 April 2025.
Langkah Presiden Prabowo menawarkan evakuasi warga Gaza ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks tekanan politik dan ekonomi global, khususnya ancaman tarif dari Presiden Trump. Jika langkah ini ternyata bagian dari kompromi dengan skema relokasi paksa yang digagas AS dan Israel, maka pemerintah Indonesia berisiko mencederai prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang selama ini dijunjung.
Solidaritas terhadap Palestina tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar diplomatik demi kepentingan ekonomi semata. Pemerintah harus memastikan bahwa Indonesia tidak terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, dalam strategi pengusiran warga Palestina dari tanah mereka sendiri.
