Trump Bekukan Dana Penelitian Harvard, Desak Perubahan Kebijakan

Washington: Departemen Pendidikan Amerika Serikat (AS) memberi tahu Harvard University bahwa mereka membekukan miliaran dolar dalam bentuk hibah penelitian masa depan dan bantuan lainnya hingga universitas tersebut memenuhi sejumlah tuntutan dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Langkah tersebut merupakan strategi terbaru pemerintahan Trump yang ingin menggunakan kekuatan dana federal untuk memaksa lembaga -,mulai dari firma hukum hingga universitas,- agar membuat perubahan kebijakan yang menyeluruh atau berisiko kehilangan dana hibah dari pemerintah dan kontrak federal.

Dalam surat resminya kepada Harvard, Sekretaris Departemen Pendidikan AS, Linda McMahon, menyatakan bahwa universitas harus mengatasi sejumlah isu, seperti tentang antisemitisme di kampus, kebijakan sekolah yang mempertimbangkan ras siswa, dan keluhan bahwa Harvard telah meninggalkan upayanya untuk meraih "keunggulan akademik" karena mempekerjakan relatif sedikit anggota fakultas yang konservatif. 

"Surat ini untuk memberitahu Anda bahwa Harvard tidak boleh lagi mencari HIBAH dari pemerintah federal karena tidak akan ada yang diberikan," tulis McMahon, seperti dikutip dari Anadolu, Rabu 7 Mei 2025.

Pihak Harvard menanggapi surat tersebut dengan menyebut bahwa tuntutan pemerintah akan memaksakan "kendali yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak pantas" atas kampus, serta menyampaikan bahwa ancaman pembekuan dana itu adalah ancaman baru yang "secara ilegal” menahan pendanaan penelitian yang menyelamatkan nyawa. 

"Harvard akan terus membela diri terhadap tindakan pemerintah yang melanggar hukum yang bertujuan untuk menghambat penelitian," kata juru bicara Harvard.

Pembekuan dana di masa mendatang merupakan taktik baru pemerintahan Trump, yang sekarang upayanya untuk membekukan dana sekolah-sekolah terkemuka yang timbul kecurigaan hukum.

Trump sendiri menargetkan Harvard atas tuduhan antisemitisme di kampus selama unjuk rasa pro-Palestina yang dipicu oleh serangan balasan militer sekutu AS, Israel, di Gaza pada Oktober 2023. Trump menuduh pengunjuk rasa pro-Palestina bersimpati kepada Hamas. Namun, para demonstran, termasuk kelompok Yahudi, membantah dan menyatakan bahwa kritik mereka terhadap tindakan Israel tidak bisa disamakan antisemitisme.

Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah memulai peninjauan terhadap pendanaan federal senilai hampir $9 miliar untuk Harvard, menuntut universitas tersebut untuk melarang praktik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, serta menindak tegas beberapa kelompok pro-Palestina yang penggunaan masker saat sedang unjuk rasa.

Harvard menolak sebagian tuntutan Trump bulan lalu, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat. Harvard kemudian menggugat pemerintah AS setelah dana federal sekitar USD2,3 miliar ditangguhkan dan berjanji mengatasi diskriminasi di kampus.

Dalam gugatannya, Harvard mengatakan pemotongan dana pemerintah akan menimbulkan konsekuensi nyata bagi pasien, mahasiswa, fakultas, staf, dan peneliti karena menghambat penelitian medis serta ilmiah yang penting.

Meskipun memiliki dana abadi sebesar USD53 miliar -,terbesar di antara universitas AS,- sebagian besar dana itu sudah dialokasikan khusus untuk beasiswa, bantuan keuangan, dan program tertentu lainnya sehingga tidak dapat dengan mudah digunakan untuk menggantikan dana federal yang dibekukan pemerintah.


(Nada Nisrina)