Presiden Palestina Siapkan Suksesi, Rawhi Fattouh Jadi Calon Pengganti

Ramallah: Presiden Palestina Mahmud Abbas meletakkan dasar untuk suksesi. Dia menunjuk Rawhi Fattouh sebagai pemimpin sementara.

Dalam sebuah dekrit resmi, Presiden Abbas menyatakan bahwa Rawhi Fattouh akan sementara memangku jabatan presiden jika terjadi kekosongan jabatan.

Rawhi Fattouh telah ditunjuk sebagai pengganti sementara Presiden Palestina Mahmud Abbas saat jabatan tersebut kosong.

Abbas, 89 tahun, masih memerintah meskipun ia menjabat sebagai kepala Otoritas Palestina, dan telah menolak tekanan untuk menunjuk pengganti atau wakil presiden.

Berdasarkan hukum Palestina saat ini, juru bicara Dewan Legislatif Palestina (PLC) mengambil alih Otoritas Palestina jika terjadi kekosongan kekuasaan.

Namun, PLC, tempat Hamas memiliki mayoritas, tidak ada lagi sejak Abbas secara resmi membubarkannya pada tahun 2018 setelah lebih dari satu dekade ketegangan antara partainya, Fatah, dan Hamas, yang menggulingkan Otoritas Palestina dari kekuasaan di Gaza pada tahun 2007.

Dalam sebuah dekrit pada Rabu, Abbas mengatakan ketua Dewan Nasional Palestina, Rawhi Fattuh, 75 tahun, akan menjadi penggantinya sementara jika jabatan tersebut kosong.

"Jika jabatan presiden otoritas nasional kosong karena tidak adanya dewan legislatif, presiden Dewan Nasional Palestina akan mengambil alih tugas untuk sementara," kata, Abbas.

Tahap yang rumit dalam sejarah Tanah Air

Dekrit tersebut menambahkan bahwa setelah masa transisi, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 90 hari. Batas waktu ini dapat diperpanjang jika terjadi "force majeure", katanya.

PNC adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki lebih dari 700 anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri.

Wakil PNC tidak dipilih, tetapi ditunjuk

Keputusan tersebut merujuk pada "tahap yang sulit dalam sejarah tanah air dan perjuangan Palestina" saat perang Israel berkecamuk di Gaza.

Perpecahan politik dan ideologis telah membentuk keretakan dalam hubungan antara Hamas dan Fatah.

Keputusan tersebut muncul pada hari yang sama ketika gencatan senjata mulai berlaku di Lebanon setelah kesepakatan antara Israel dan Hizbullah.

Otoritas Palestina berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, tidak mampu membayar pegawai negerinya dan terancam oleh seruan dari menteri sayap kanan Israel untuk mencaplok seluruh atau sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki—sebuah ambisi yang semakin tidak disembunyikan oleh rezim Benjamin Netanyahu.