Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Foto: EFE-EPA
Fajar Nugraha • 5 December 2024 14:45
Seoul: Kepala Markas Besar Investigasi Nasional Kepolisian Korea Selatan, Woo Jong-soo, memulai penyelidikan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol atas dugaan ‘pemberontakan’ setelah deklarasi darurat militer yang kontroversial.
Langkah ini diambil menyusul krisis politik yang mengguncang negeri tersebut, di mana Yoon sempat memberlakukan aturan militer sebelum akhirnya mencabutnya di tengah tekanan publik dan parlemen.
Dalam sidang parlemen pada Kamis 5 Desember 2024, Woo menyatakan, "Kasus ini telah ditugaskan untuk investigasi," seperti yang terlihat dalam rekaman yang beredar.
Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi gelombang kritik keras setelah langkah mendadaknya memberlakukan darurat militer pada Selasa 3 Desember 2024 malam.
Kebijakan tersebut mencakup penghentian pemerintahan sipil serta pengerahan pasukan militer dan helikopter ke gedung parlemen. Namun, upaya ini dengan cepat dihentikan setelah parlemen menolak deklarasi tersebut dalam sebuah pemungutan suara yang dramatis, disertai aksi protes luas.
Blok oposisi langsung merespons dengan mengajukan mosi pemakzulan, menuduh Yoon telah "melanggar konstitusi dan hukum secara serius." Pemungutan suara untuk mosi pemakzulan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu pukul 19.00 waktu setempat, menurut laporan Yonhap News Agency.