Menlu RI Desak DK PBB Hentikan Kengerian yang Dihadapi Warga Gaza

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan penderitaan sehari-hari yang dialami warga Palestina di Jalur Gaza, terutama sejak meletusnya perang antara Israel dan Hamas sejak 7 Oktober 2023.

Pernyataan tersebut merupakan bagian dari yang disampaikan Menlu Retno mengenai situasi di Timur Tengah, terutama seputar isu Palestina, dalam pertemuan di Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat pada Selasa, 23 Januari 2024.

Menlu Retno menegaskan kembali komitmen teguh Indonesia untuk mendukung Palestina, dan menyatakan bahwa "Indonesia tidak akan berhenti sampai kami melihat kembalinya keadilan dan martabat rakyat Palestina."

"Saya juga di sini untuk mengingatkan anggota Dewan bahwa Anda semua mempunyai mandat besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tidak mentoleransi perang dan terutama genosida," ungkapnya, merujuk pada genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina

Dalam pertemuan kali ini, Menlu Retno menegaskan bahwa Piagam PBB sudah jelas. Resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat dan harus ditegakkan. Mengenai situasi di Timur Tengah saat ini, terutama seputar Palestina, Menlu Retno mengajukan beberapa pertanyaan.

"Berapa banyak resolusi yang telah diadopsi mengenai Palestina? berapa banyak yang diberlakukan? Ke manakah Palestina harus pergi ketika, selama berpuluh-puluh tahun, Dewan Keamanan PBB gagal bertindak berdasarkan resolusinya sendiri sementara Israel membunuh warga Palestina tanpa mendapat hukuman?" tanya Menlu Retno.

Sekali lagi, Menlu Retno mendesak anggota Dewan untuk menghentikan kengerian sehari-hari yang dihadapi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Ia mempertanyakan, "apakah lebih dari 25.000 orang tewas dan semakin banyak orang meninggal karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, terlalu sedikit bagi kita untuk mengambil tindakan?"

"Kita semua mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional tanpa terkecuali terhadap situasi di Gaza," tegas Menlu Retno.

Baca juga:  Israel Bunuh 11.000 Anak-Anak dan 7.500 Perempuan di Gaza Sejak 7 Oktober

Menyelamatkan Warga Gaza

Sementara itu pada 18 Januari lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan terjadinya pembentukan negara Palestina. Banyak pihak mengecam pernyataan tersebut, termasuk Indonesia.

"Hal tersebut menegaskan bahwa tujuan akhir Israel adalah menghapus Palestina dari peta dunia. Apakah Dewan akan tinggal diam menghadapi niat tersebut?" tanya Menlu Retno.

Ia menekankan bahwa ancaman perang besar-besaran di Timur Tengah merupakan bahaya nyata. Dalam konteks tersebut, Menlu Retno menekankan tiga poin penting mengenai sikap Indonesia.

Pertama, Indonesia menuntut gencatan senjata segera dan permanen di Gaza, yang akan menjadi penentu segalanya ke depan. Hal terpenting, gencatan senjata akan memberikan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pascakonflik, serta proses menuju Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

Di saat yang sama, sangat penting untuk mendukung pekerjaan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi PBB untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan warga Gaza.

Kedua, Palestina harus segera diberikan keanggotaan penuh di PBB. Hal ini penting untuk memulai kerja yang adil dan seimbang dalam Solusi Dua Negara dan menghentikan agresi brutal Israel.

Dan ketiga, menghentikan aliran senjata ke Israel. Setiap senjata yang dikirim ke Israel dapat digunakan untuk membunuh warga sipil yang tidak bersalah. "Israel harus bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk kekejaman di Gaza. Tidak ada negara yang kebal hukum," tegas Menlu Retno.

Bulan depan, Indonesia akan menyampaikan Pernyataan Lisan untuk Pendapat Penasihat Mahkamah Interasional (ICJ) yang dibawa ke pengadilan atas mandat Majelis Umum PBB. "Indonesia akan mengambil segala cara untuk mendukung Palestina," pungkasnya.