Dua Dekade Setelah Tsunami, Penyintas Sri Lanka Masih Tanpa Rumah

Kolombo: Setelah dua dekade tsunami besar Samudra Hindia menghancurkan Sri Lanka, beberapa penyintas masih berusaha membangun kembali kehidupan mereka.

Mereka yang tinggal di pemukiman dekat pantai dengan bangunan yang kurang layak menjadi korban terparah ketika tsunami pada 26 Desember 2004 melanda lebih dari dua pertiga garis pantai negara itu.  

Lebih dari 35.000 orang meninggal, lebih dari 100.000 rumah hancur, dan setengah juta orang kehilangan tempat tinggal dalam bencana alam yang tercatat sebagai salah satu yang terburuk dalam sejarah.  
Hingga hari ini, sebagian dari mereka masih menanti rumah baru.  

Hameeda Umma, salah satu penerima skema perumahan di Norochcholai, Distrik Ampara -,salah satu area yang paling parah terdampak,– adalah contoh dari mereka yang masih menunggu.  

Namun, perempuan berusia 62 tahun ini belum memiliki rumah sendiri meskipun sudah dua dekade sejak rumahnya hancur akibat tsunami.  

“Kami berharap bisa mendapatkan rumah. Tapi pihak berwenang belum memberikan rumah tersebut,” kata Umma.  

“Bahkan setelah 20 tahun, kami belum mendapatkan rumah. Selama 20 tahun itu, anak-anak saya sangat menderita. Hingga hari ini, kami masih hidup seperti ini," sebut Umma.

Perumahan Pascabencana

Setelah tsunami, pembangunan kembali rumah menjadi prioritas utama Sri Lanka.  
Awal tahun ini, CNA mengunjungi kompleks perumahan di Norochcholai yang terletak di dekat perkebunan tebu terpencil.  

Kompleks tersebut terdiri dari 500 rumah yang didanai oleh pemerintah Arab Saudi untuk membantu keluarga yang kehilangan tempat tinggal.  

Namun, distribusi rumah-rumah itu sempat dihentikan oleh perintah pengadilan karena isu politik etnis.  

Distrik Ampara didominasi oleh komunitas Muslim, tetapi pengadilan memerintahkan agar rumah-rumah tersebut dibagikan sesuai dengan rasio populasi negara.  

Pada Oktober, akhirnya otoritas Sri Lanka menginstruksikan agar rumah-rumah tersebut diserahkan kepada penerima manfaat.  

Siraj Mashoor, anggota Dewan Kota Akkaraipattu, mengatakan perlu ada kajian terhadap dampak sosial dari berbagai proyek pembangunan di suatu daerah dan masyarakatnya.  

“Ketika Anda memulai proyek di suatu area, Anda harus memahami budaya, keragaman, dan kondisi setempat,” ujar Mashoor.  

“Transparansi dan interaksi semacam itu tidak ada di sini. Tiba-tiba saja, proyek besar dimulai di suatu wilayah, dan hal ini menimbulkan keraguan dari masyarakat. Di Sri Lanka, politik pasca-perang sangat tercemar oleh politik etnosentris.”  

Membangun kembali dengan akuntabilitas

Namun, tidak semua proyek perumahan mengalami hambatan serupa.  

Penyintas tsunami, Thuiyahandi Champa Samanmali, adalah penerima manfaat dari proyek perumahan di Seenigama, pesisir selatan Sri Lanka, yang didonasikan oleh negara bagian Victoria, Australia. 

“Keluarga saya dan saya menerima rumah ini. Saat itu, rasanya seperti kami mendapat istana karena sebelumnya kami tinggal di rumah orang lain,” kata Samanmali.  

“Jadi ketika kami menerima rumah ini, kami sangat bahagia. Rasanya seperti menerima istana terbaik di dunia," imbuh Samanmali.

Organisasi non-pemerintah Sri Lanka, Foundation of Goodness, telah membantu membangun sekitar 1.000 rumah yang didanai oleh para donatur setelah tsunami.  

Yayasan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pedesaan ini berupaya untuk menghindari politik etnis dan memberikan bantuan yang setara kepada semua orang.  

“Ketika seseorang berharap kami memberikan sesuatu, kami melakukannya lebih dari yang mereka harapkan,” kata pendirinya, Kushil Gunasekera.  

“Itu adalah uang milik orang lain. Jadi, Anda harus memastikan bahwa tingkat akuntabilitas Anda berada pada level yang berbeda," pungkas Kushil Gunasekera. (Siti Khumaira Susetyo)