Menteri Basuki Jajaki Kerja Sama Pembiayaan Infrastruktur dengan AIIB Jelang Pemerintahan Baru

Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan perwakilan Bank Investasi Infrastruktur Asia atau Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Pertemuan ini membahas mengenai peluang kerja sama antara Kementerian PUPR dengan AIBB terkait dukungan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Terutama untuk mendukung program utana Pemerintahan baru yang segera akan bekerja.

Menteri Basuki berharap AIIB sebagai salah satu mitra pembangunan internasional yang terlibat dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR terus menjalin kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mempercepat program pembangunan infrastruktur pada pemerintah baru untuk lima tahun ke depan.

"Kami telah mengidentifikasi beberapa proyek infrastruktur yang bisa kita diskusikan dan dalami sebagai peluang kerja sama antara AIIB dan Kementerian PUPR untuk periode pemerintahan berikutnya," kata Menteri Basuki, dalam keterangan tertulis, Rabu, 25 September 2024.

 

Baca juga: Kementerian PUPR akan Bangun 30 Embung Tambahan di IKN untuk Konservasi Air

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Foto: Medcom.id/Annisa Ayu Artanti.

Proyek dengan support AIIB

Kemampuan pendanaan Pemerintah yang terbatas dalam pembangunan infrastruktur menjadi dasar untuk mengupayakan terobosan dalam pembiayaan infrastruktur melalui investasi dari berbagai pihak, termasuk AIIB.

Beberapa proyek pembangunan infrastruktur telah berjalan dengan support AIIB, di antaranya Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP) dengan nilai USD250 juta yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan irigasi melalui kegiatan rehabilitasi, revitalisasi dan modernisasi sumber daya air dan sistem irigasi serta penguatan kelembagaan dan peningkatan manajemen operasional dan pemeliharaan.

Kementerian PUPR juga mengusulkan dukungan pembangunan infrastruktur bidang konektivitas dengan melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Jambi-Rengat, pembangunan jembatan bentang panjang Batam-Bintan. Selain itu di bidang sanitasi berupa pengelolaan sampah padat untuk pembangunan perkotaan berkelanjutan. Serta program pembangunan tiga juta rumah yang dikombinasikan dengan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman.