Menteri HAM Sebut Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis Penuhi Hak Dasar Masyarakat

Timika: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan cek kesehatan gratis sebagai upaya pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat, terutama hak atas pangan dan kesehatan. Pigai menilai pemenuhan HAM tidak hanya berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan atau pelanggaran hukum, tetapi juga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Hak asasi manusia juga meliputi program makan bergizi gratis. Makan itu HAM. Siapa manusia di dunia, para penjahat maupun malaikat, yang menolak makan? Maka kebijakan pemerintahan terkait dengan makan adalah untuk hak hidup, hak atas pangan, Hak Asasi Manusia," kata Pigai saat meresmikan Pusat Studi HAM di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Mimika, di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dilansir dari Antara, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dia mengatakan kebijakan pemenuhan pangan melalui program pemerintah sebagai bentuk tanggung jawab negara memenuhi hak hidup masyarakat. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala teknis maupun persoalan manajemen, hal tersebut perlu diperbaiki agar masyarakat dapat merasakan manfaat program tersebut.

Ilustrasi petugas saat menyiapkan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Jawa Barat. ANTARA/Rubby Jovan

Di samping itu, Pigai menilai akses layanan kesehatan sangat penting untuk pemenuhan HAM, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman dan menghadapi keterbatasan layanan medis. Menurut dia, pemeriksaan kesehatan secara berkala membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan, sehingga upaya pencegahan maupun penanganan penyakit dapat dilakukan lebih awal.

"Hari ini Prabowo Subianto (Presiden Prabowo Subianto) menghadirkan cek kesehatan gratis bagi seluruh Bangsa Indonesia supaya dia tahu kesehatannya. Hidup sehat adalah amanat agung dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mempertahankan kehidupan dan keutuhan manusia," ujar Pigai.

Dia menekankan pemenuhan hak atas pangan dan kesehatan perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses pelayanan dasar.