Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN. Foto: Kemenlu RI
Netral Tapi Aktif, Strategi Indonesia Menavigasi Rivalitas Kekuatan Besar
Muhammad Reyhansyah • 30 January 2026 13:57
Jakarta: Di tengah menguatnya rivalitas kekuatan besar di Indo-Pasifik, Indonesia dinilai perlu mengadopsi pendekatan baru dalam menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah functional decoupling, yakni pemisahan antara bidang kerja sama dan kompetisi dalam hubungan internasional.
Pandangan tersebut disampaikan Direktur Riset Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI), Ian Montratama, dalam webinar berjudul “Spheres of Influence and Strategic Retrenchment: How Trump Reshapes Great Power Competition and Its Implications for the Indo-Pacific”, Kamis, 29 Januari 2026.
Ian menjelaskan, functional decoupling memungkinkan Indonesia tetap terlibat dalam kerja sama global tanpa harus terseret ke dalam blok kekuatan tertentu. Dalam pendekatan ini, Indonesia tetap bekerja sama dalam isu-isu kepentingan bersama, namun bersikap tegas dalam memperkuat kepentingan nasionalnya sendiri.
“Kita perlu memisahkan isu-isu yang bisa dikerjakan bersama, seperti perubahan iklim dan public goods, dengan area yang memang harus kita perkuat secara mandiri, seperti kompetensi inti ekonomi dan kekuatan militer melalui internal balancing,” ujar Ian.

Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia tidak berada pada posisi yang memungkinkan untuk memilih salah satu kubu dalam rivalitas kekuatan besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Dalam situasi tersebut, prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tidak lagi cukup dipahami sebagai sikap normatif, melainkan harus diterjemahkan ke dalam strategi yang operasional.
Ian menilai politik luar negeri bebas dan aktif justru memberi ruang bagi Indonesia untuk bersikap fleksibel, selama dijalankan secara konsisten dan disertai upaya diplomasi yang menyeluruh. Ia menyebut Indonesia perlu menjalankan total diplomacy agar posisinya dipahami dan diakui oleh seluruh kekuatan besar.
“Kita perlu menerapkan diplomasi total untuk memperoleh pengakuan dari kekuatan-kekuatan besar atas netralitas Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, Ian menegaskan bahwa tujuan utama dari seluruh strategi tersebut adalah menjaga Indonesia agar tidak menjadi arena konflik geopolitik. Netralitas, menurutnya, harus berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan wilayah Indonesia terbebas dari risiko menjadi medan pertempuran atau proxy war.