Bakom RI Sebut Presiden Kembalikan Sistem Ekonomi ke UUD 1945

Jakarta: Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen merombak sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia akan dikembalikan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Itu betul-betul mau dirombak oleh Bapak Presiden. Semuanya dikembalikan kepada Pasal 33 UUD 45. Soal implementasinya bagaimana? Itu problem teknokrasi," kata Qodari, dilansir dari Antara, Rabu, 8 Juli 2026.

Qodari mengatakan transformasi menuju negara industri berbasis sumber daya alam menjadi salah satu agenda pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah berupaya mengolah sumber daya alam di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat penguasaan teknologi.

Selain itu, dia mengungkapkan, pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional yang dipimpin langsung oleh presiden dan wakil presiden. Langkah ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan kawasan industri.

"Tapi, pesannya sudah jelas untuk persoalan kawasan industri yang selama ini terlalu tersendat karena banyak koordinasi lintas sektor hendak ditangani di meja yang paling tinggi," kata Qodari.

Dia menambahkan, pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem hilirisasi. Termasuk rencana pengembangan industri kendaraan listrik dan mobil nasional dengan memanfaatkan potensi pasar domestik yang mencapai sekitar satu juta unit per tahun.

"Beliau bilang begini, 'Indonesia itu setahun mobil laku hampir 1 juta (unit). Masa kita nggak bisa punya mobil nasional? Masa kita nggak bisa 300 ribu, 400 ribu dapat captive market?' Itu yang beliau sampaikan," kata Qodari.


Ilustrasi Garuda Pancasila. Foto: MI.

Ia mengatakan pemerintah juga berupaya memperkuat kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi melalui kerja sama Tara Indonesia dengan ARM dari Inggris untuk melatih 15.000 insinyur desain chip semikonduktor. Menurutnya, pelatihan gelombang pertama yang diikuti 1.000 insinyur telah dimulai sejak Mei 2026 di Jakarta.

Qodari mengatakan berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi industri, kemandirian teknologi, dan kedaulatan ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi.