IMF: Ekonomi Indonesia Tahan Guncangan, Tumbuh 5,1% pada 2026

Washington DC: Dewan Eksekutif Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan ekonomi Indonesia telah menunjukkan ketahanan di tengah guncangan yang merugikan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap stabil di angka 5,0 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026, meskipun lingkungan eksternal yang menantang, yang mencerminkan dukungan dari kebijakan fiskal dan moneter.

Melansir laporan IMF, Kamis, 22 Januari 2026, inflasi utama terkendali dengan baik dan diproyeksikan akan mendekati titik tengah kisaran target. Defisit transaksi berjalan akan tetap terkendali dengan baik pada 2025-2026, dengan cadangan yang memadai.

Sementara itu, risiko cenderung ke arah penurunan. Meningkatnya ketegangan perdagangan, ketidakpastian yang berkepanjangan, dan volatilitas pasar keuangan global tetap menjadi risiko eksternal utama. Laporan tersebut menambahkan, di sisi domestik, perubahan kebijakan besar, jika tidak diimplementasikan dengan pengamanan yang cukup kuat, dapat membangun kerentanan.

Risiko positif termasuk reformasi struktural yang lebih berani, termasuk dorongan yang lebih cepat dari yang diperkirakan di bidang perdagangan, dan limpahan positif dari pertumbuhan yang lebih kuat di antara mitra dagang.
 

Ketahanan ekonomi Indonesia

Para Direktur Eksekutif juga menyambut baik ketahanan ekonomi Indonesia dan rekam jejak kebijakan yang bijaksana, meskipun menghadapi tantangan eksternal. Mencatat risiko negatif dari ketidakpastian global, para Direktur menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kebijakan yang telah lama ada, melindungi ruang kebijakan, dan mempercepat reformasi struktural untuk memastikan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.

IMF juga menyambut baik komitmen pemerintah terhadap kebijakan fiskal yang bijaksana, didukung oleh aturan fiskal kredibel. Mereka sepakat pelaksanaan pengeluaran publik yang hati-hati dan peningkatan mobilisasi pendapatan akan penting mengingat kebutuhan untuk menjaga cadangan dan mencapai tujuan sosial dan pembangunan.

Para Direktur juga mendorong pemerintah untuk membatasi aktivitas di bawah garis dan kuasi-fiskal untuk memperjelas jejak fiskal secara keseluruhan dan memperkuat efektivitas aturan fiskal. Sembari mencatat potensi Danantara untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia, mereka menyerukan kerangka kerja tata kelola dan akuntabilitas yang kuat untuk mencegah penumpukan kewajiban kontingen dan aktivitas kuasi-fiskal serta mengendalikan risiko.


Logo IMF. Foto: ICIR Nigeria.
 

Para Direksi memuji keberhasilan penjangkaran inflasi ke kisaran target dan mencatat pelonggaran kebijakan moneter hingga 2025 dibenarkan untuk mendukung pertumbuhan. Ke depannya, mereka sepakat sikap kebijakan harus tetap bergantung pada data dan dikalibrasi dengan baik dengan kebijakan fiskal.

Para Direksi menganggap nilai tukar harus terus berfungsi sebagai peredam guncangan, dengan intervensi pasar valuta asing diterapkan dalam kondisi guncangan dan keadaan terbatas tertentu, sambil mempertahankan cadangan devisa. Selain itu mendukung upaya memperdalam pasar keuangan dan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Mereka mencatat, dalam jangka menengah, secara bertahap mengurangi kehadiran Bank Indonesia di pasar utang pemerintah dapat membantu meningkatkan partisipasi sektor swasta dan likuiditas serta kedalaman pasar.
 

Ketahanan sektor keuangan berkelanjutan

Para direktur menyambut baik ketahanan sektor keuangan yang berkelanjutan, dan upaya otoritas untuk meningkatkan kerangka kerja regulasi dan pengawasan, serta pengembangan sektor keuangan. Mereka menyetujui sikap makroprudensial yang akomodatif di tengah kesenjangan kredit negatif, dan mendukung pergeseran bertahap menuju sikap netral seiring pulihnya pertumbuhan kredit.

Selain itu, para direktur menyambut baik agenda reformasi ambisius otoritas untuk mempercepat pertumbuhan dan mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada 2045, dengan mencatat pencapaian ini secara inklusif akan membutuhkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan dinamis yang dipimpin oleh sektor swasta.

Mereka menggarisbawahi implementasi reformasi struktural yang ambisius, termasuk deregulasi, pendidikan, dan infrastruktur digital, serta mendorong keterbukaan perdagangan akan sangat penting untuk tujuan ini. Secara khusus, transisi dari langkah-langkah perdagangan non-tarif akan sangat penting untuk lebih meningkatkan integrasi ekonomi global. 

Secara umum, mereka mencatat kebijakan industri harus menargetkan kegagalan pasar, sambil meminimalkan distorsi perdagangan dan investasi. Melanjutkan kemajuan dalam agenda iklim juga akan penting.