Venezuela Tegaskan Siap Pertahankan Kedaulatan Usai Blokade AS

Caracas: Venezuela menegaskan akan mempertahankan kedaulatan nasionalnya “dengan segala cara” menyusul keputusan pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memblokade seluruh kapal tanker minyak yang masuk dan keluar dari negara tersebut.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyampaikan pernyataan itu dalam wawancara dengan televisi pemerintah VTV pada Rabu. Ia mengatakan angkatan bersenjata nasional akan melindungi seluruh hak sah Venezuela di wilayah udara dan perairan teritorialnya tanpa terpancing provokasi.

“Saya merujuk pada negara di Amerika Utara dan presidennya: kami akan mempertahankan keutuhan tanah air dengan segala cara,” ujar Padrino Lopez, seperti dikutip Anadolu, Kamis, 18 Desember 2025.

Ia menilai perintah pemblokiran kapal tanker minyak Venezuela merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Oleh karena itu, tindakan ini merupakan bentuk agresi terbuka, dan kami menyatakannya kepada seluruh dunia,” katanya.

Padrino Lopez juga menyerukan agar organisasi internasional multilateral mengambil sikap terhadap apa yang ia sebut sebagai langkah tidak rasional dan bernuansa permusuhan, yang menurutnya tidak hanya membahayakan Venezuela, tetapi juga stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia serta ketahanan energi global.

Sikap serupa disampaikan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez melalui pernyataan di media sosial. Ia menegaskan tidak ada kekuatan asing yang akan menerima minyak Venezuela secara gratis atau melalui cara-cara yang ia sebut sebagai perampasan.

Rodriguez menekankan bahwa sumber daya minyak sepenuhnya milik rakyat Venezuela.

“Kami akan terus bebas dan merdeka dalam hubungan energi kami. Bersama Presiden Nicolas Maduro, kami akan terus mempertahankan tanah air,” ujarnya.

Pada Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perintah penerapan “blokade total dan menyeluruh” terhadap seluruh kapal tanker minyak yang dikenai sanksi dan masuk atau keluar dari Venezuela.

Caracas menuduh Washington melakukan tindakan “pembajakan” setelah sebuah kapal tanker minyak Venezuela disita pada 10 Desember di lepas pantai negara tersebut. Pemerintah Venezuela juga telah mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB terkait insiden tersebut.