Bahlil Bentuk Tim Khusus Pengawasan Pengadaan Batu Bara PLN

Jakarta: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengevaluasi rantai pasok dan pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero). Pembentukan tim khusus dilakukan sebagai tindak lanjut atas pemadaman listrik bergilir yang sempat terjadi di Pulau Jawa.

Bahlil mengatakan evaluasi dilakukan karena persoalan pasokan batu bara yang mengganggu operasional pembangkit listrik bukan pertama kali terjadi. Menurut dia, kejadian serupa pernah terjadi pada 2022, sehingga perlu ada pengawasan lebih ketat.

"Kan 2022 kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Masa setiap tahun kita masalah begini terus?" kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.

Sebagai regulator, Kementerian ESDM menilai perlu ada langkah khusus untuk memastikan pengadaan batu bara bagi PLN berjalan sesuai kebutuhan dan tidak lagi menimbulkan gangguan pasokan listrik kepada masyarakat.


(Ilustrasi PLTU Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, salah satu pembangkit yang berperan penting dalam menjaga pasokan listrik di sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali. Foto: dok PLN)

Bahlil mengatakan tim pengawasan pengadaan batu bara melibatkan sejumlah instansi pemerintah. Tim tersebut terdiri atas perwakilan PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

"Maka saya membentuk tim. Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan pemerintah membuka kemungkinan melibatkan aparat penegak hukum dalam proses pendampingan dan pengawasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tata kelola pengadaan batu bara berjalan transparan.

"Dan tidak menutup kemungkinan kita melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata Bahlil.