Capai 55 Juta Penerima Manfaat MBG, BGN Libatkan 19.188 SPPG

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program makan bergizi gratis (MBG), telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat hingga akhir 2025. Capaian itu disampaikan saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN 01 Kalibaru, Jakarta Utara, Kamis, 1 Januari 2026.

Menurut Dadan, program MBG yang dimulai sejak 6 Januari 2025 kini berkembang pesat, dengan jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terus bertambah. Pada awal peluncuran, MBG hanya melibatkan 190 SPPG dengan 570 ribu penerima manfaat.

“Dan alhamdulillah di akhir 31 Desember 2025 jumlah SPPG telah bertambah menjadi 19.188 dengan jumlah penerima manfaat 55,1 juta,” kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Handayana di Jakarta, Kamis, 8 Januari 2026

Dadan menjelaskan pada Januari 2026 jumlah SPPG telah mencapai 19.800 unit. Namun, belum seluruhnya dapat beroperasi secara serentak karena masih dalam proses administrasi dan pencairan dana operasional.

“Yang melakukan kegiatan serempak itu 19.188 karena untuk satu SPPG operasional dari mulai terbentuk sampai ada uang masuk ke rekening itu membutuhkan waktu kurang lebih 5 sampai 8 hari," kata Dadan.

Ia menegaskan, MBG merupakan intervensi pemenuhan gizi yang dirancang sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang. Sasaran program mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah usia 18 tahun.
 

Menurutnya, gizi merupakan kebutuhan dasar yang menentukan kualitas generasi produktif di masa depan. Karena itu, pemerintah menargetkan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan pada 2026, termasuk melalui sertifikasi dan akreditasi SPPG.

Siswa SD penerima manfaat MBG. Foto: Metro TV/Cony

Program MBG merupakan salah satu program strategis nasional untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sepanjang 2025, MBG menghadapi sejumlah evaluasi, termasuk soal kualitas makanan dan kejadian insiden di lapangan.

Namun, data BGN menunjukkan tren penurunan kejadian signifikan sejak Oktober 2025. Pemerintah menargetkan zero defect pada 2026 seiring peningkatan pengawasan, partisipasi masyarakat, serta penguatan rantai pasok berbasis produk lokal.