Vietnam Siap Jadi 'Macan Asia', Ancaman bagi Ekonomi Indonesia?

Jakarta: Pertumbuhan ekonomi Vietnam yang menjulang, hingga tembus 8,02 persen (yoy) di sepanjang 2025, menjadi sinyal bagi Negeri Naga Biru itu untuk mengisi kursi 'Macan Asia'. Ini menyamai pencapaian Taiwan, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura, yang telah lebih dulu duduk di kursi tersebut lantaran mencetak pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejak 1960-an.

Mengutip mironline.ca, kisah sukses ekonomi empat Macan Asia itu berdampak bagi Vietnam yang sangat vokal dalam aspirasinya untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terlebih pada akhir 2024, Ketua Partai Komunis Vietnam To Lam menyatakan kedatangan 'era pembangunan baru', yang mewakili tujuan Vietnam untuk menjadi Macan Asia berikutnya pada 2045.

Dijelaskan lebih lanjut, model pembangunan Vietnam saat ini memiliki dua aspek. Ciri utama ekonomi pasar berorientasi sosialis adalah kepemilikan dan kendali negara: usaha swasta didorong dengan syarat negara mempertahankan kepemilikan dan kendali atas industri-industri kunci, untuk melindungi kepentingan dan tujuan nasional.

Ekonomi juga mendorong persaingan di berbagai sektor untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi. Kebijakan ekonomi diimplementasikan dengan tujuan melayani kepentingan umum, dengan kekayaan diinvestasikan kembali ke dalam layanan sosial dan infrastruktur. Negara memainkan peran penting dalam kebijakan ekonomi Vietnam, menerapkan rencana lima tahun untuk memusatkan tujuan pembangunan sosial.

Selain itu, pemerintah menerapkan berbagai program kesejahteraan sosial untuk mendukung semua lapisan masyarakat. Dalam pendekatan yang lebih kapitalis, Vietnam mendorong pertumbuhan sektor swasta, dengan sistem yang mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) dan mendorong kewirausahaan. Negara juga memberikan insentif, seperti pengurangan pajak , di sektor-sektor yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional untuk investasi asing langsung (FDI).

Aspek kedua dari model pembangunan Vietnam adalah diplomasi: diplomasi bambu yang fleksibel yang menyeimbangkan hubungan dengan Tiongkok dan AS. Berakar pada pemikiran diplomatik Ho Chi Minh, diplomasi bambu terinspirasi oleh citra bambu—dengan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan cabang yang mudah beradaptasi. Diplomasi ini menekankan kedaulatan nasional dan netralitas praktis, sambil tetap mendiversifikasi dan memultilateralisasi hubungan luar negeri Vietnam.

Vietnam secara aktif terlibat dengan organisasi internasional, mempromosikan kerja sama ekonomi, serta menjalin perjanjian bilateral dengan banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Melalui partisipasi dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Vietnam mempromosikan stabilitas regional dan mempertahankan pendiriannya tentang non-blok, kemerdekaan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional di tengah persaingan kekuatan besar.

Terlepas dari ketegangan historis, konflik yang sedang berlangsung di Laut Cina Selatan, dan tarif agresif pemerintahan Trump, Vietnam tetap berhasil menciptakan kemitraan strategis komprehensif ini dengan kedua kekuatan besar tersebut.
 

Baca juga: Ekonomi Vietnam: Pertumbuhan Tinggi, Tapi Tidak Bebas Risiko

(Ilustrasi, geliat perekonomian di Vietnam. Foto: vietnam-briefing.com)
 

Ancaman sekaligus 'contekan' bagi ekonomi Indonesia

Menurut Dosen Bidang Bisnis Internasional Universitas Budi Luhur Ronaliansyah, pertumbuhan pesat ekonomi Vietnam menjadi ancaman sekaligus 'contekan' untuk pembenahan perekonomian Indonesia.

Soal industri misalnya. Vietnam semakin dominan di elektronik, tekstil, dan barang konsumsi berbasis ekspor, sektor yang seharusnya juga bisa dikuasai Indonesia. "Namun kita masih tertahan oleh regulasi berbelit, kepastian hukum lemah, dan ekosistem industri yang belum padu," tutur dia.

Kedua, perebutan investasi. Investor global kini tidak lagi bertanya negara mana paling besar, tetapi negara mana paling siap. Dalam banyak kasus, Vietnam unggul karena perizinan lebih cepat, kebijakan lebih konsisten, dan arah industrialisasi jelas. Indonesia terlalu sering mengubah aturan di tengah jalan.

Ketiga, soal tenaga kerja. Vietnam bukan hanya murah, tetapi produktif dan terlatih. Jika Indonesia gagal meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri, bonus demografi justru berubah menjadi beban, sementara lapangan kerja manufaktur bernilai tambah pindah ke negara tetangga.

"Pada titik ini, Vietnam memaksa Indonesia bercermin: apakah kita ingin menjadi pusat produksi, atau sekadar pasar konsumsi besar?" tutur Ronaliansyah.

Ia menekankan, Vietnam hampir pasti muncul sebagai kekuatan ekonomi baru Asia Tenggara. Namun ia bukan ancaman terbesar bagi Indonesia. Ancaman sesungguhnya adalah rasa nyaman dan keyakinan keliru bahwa ukuran ekonomi saja sudah cukup.

"Era ekonomi global yang stabil telah berakhir. Yang tersisa adalah persaingan strategis, disiplin kebijakan, dan kemampuan membaca geopolitik sebagai peluang ekonomi," tegas dia.