Stabilisasi Harga Pangan Nataru, 32 Gudang Filial Disiapkan di Papua

Pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025. Dokumentasi/ istimewa

Stabilisasi Harga Pangan Nataru, 32 Gudang Filial Disiapkan di Papua

Deny Irwanto • 10 December 2025 17:51

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, bersama Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.  

Acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras SPHP ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras yang akan disalurkan secara bertahap pada November - Desember 2025. 

Baca Juga :

Antisipasi Macet, Jalur Puncak-Cianjur Bakal Direkayasa Saat Libur Nataru

"32 Gudang Filial di 28 Kota/Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat," kata Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak, dalam keterangan pers dikutip Rabu, 10 Desember 2025.


Pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025. Dokumentasi/ istimewa

Dia menjelaskan gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025. 

"Mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru)," jelas Ade. 

Sementara Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

"Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar," jelas Dedi.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

"Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan," terang Dedi.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil.

Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan.

“Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Kabareskrim Polri Komjen Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI.

Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com
(Deny Irwanto)