PM Anutin Bubarkan Parlemen Thailand di Tengah Ketegangan dengan Kamboja

Bangkok: Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, pada Kamis, 11 Desember, mengumumkan, bahwa ia mengembalikan kekuasaan pada rakyat, dengan langkah membubarkan parlemen untuk membuka jalan bagi pemilu lebih awal dari jadwal yang diperkirakan.

Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, mengatakan kepada Reuters, bahwa langkah tersebut menyusul adanya ketidaksepakatan dengan kelompok terbesar di parlemen, Partai Rakyat.

"Ini terjadi karena kami tidak bisa maju di parlemen," kata Siripong, seperti dikutip Channel News Asia, Jumat, 12 Desember 2025.

Sementara itu Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, mengesahkan dekret tersebut dan diumumkan dalam Royal Gazette resmi pada hari Jumat, membuka jalan bagi pemilihan umum dini berdasarkan undang-undang yang diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari ke depan.

Pergolakan politik ini bertepatan dengan hari keempat konflik perbatasan yang sengit antara Thailand dan Kamboja, menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai hampir 200 orang. Anutin mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu, bahwa pembubaran parlemen tidak akan berdampak pada operasi militer Thailand di sepanjang perbatasan di mana bentrokan terjadi di 12 lokasi, di antaranya melibatkan arliteri berat.

Anutin adalah Perdana Menteri ketiga Thailand sejak Agustus 2023 dan ketidakstabilan politik membebani negara tersebut yang bergulat dengan tarif AS, tingginya utang rumah tangga dan konsumsi yang lemah. Sesuai konstitusi Thailand, jika raja menyetujui permintaan pembubaran parlemen oleh perdana menteri, pemilu harus diadakan dalam waktu 45 sampai 60 hari.

Pada September, Anutin mengatakan, bahwa ia berencana membubarkan parlemen pada akhir Januari, dengan pemilihan umum diadakan pada bulan Maret atau April. Langkah yang diambil tersebut mempercepat jadwal pemilu.

Anutin mengambil alih kekuasaan setelah menarik partainya, Bhumjaithai, dari koalisi yang berkuasa dan mengamankan dukungan dari Partai Rakyat. Dukungan tersebut datang dengan sejumlah tuntutan, termasuk referendum untuk amandemen konstitusi, sebagai bagian dari kesepakatan.

"Ketika Partai Rakyat tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan parlemen," kata Siripong.

Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan kepada wartawan pada Kamis malam, bahwa Partai Bhumjaithai tidak mematuhi persyaratan kesepakatan mereka. Ia mengatakan, telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong amandemen konstitusi.

(Kelvin Yurcel)