Kemenhub Dorong Kebijakan Transportasi untuk Kendalikan Inflasi

Ilustrasi suasana di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Foto: dok. Kemenhub.

Kemenhub Dorong Kebijakan Transportasi untuk Kendalikan Inflasi

Gabriella Thesa Widiari • 21 November 2026 07:15

Jakarta: Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong perumusan kebijakan transportasi berbasis sinergi lintas sektor guna mengendalikan laju inflasi nasional secara berkelanjutan. Hal ini sekaligus untuk menjaga keterjangkauan tarif layanan masyarakat, mendukung konektivitas antarwilayah, sekaligus memperkuat ketahanan industri penerbangan.

"Dengan demikian, pergerakan inflasi kelompok transportasi tidak dapat seluruhnya dilekatkan sebagai tanggung jawab Kementerian Perhubungan tetapi melibatkan kewenangan lintas sektor, sehingga memerlukan koordinasi kebijakan yang jelas," kata Kepala BKT Kemenhub Hermanta, dilansir dari Antara, Sabtu, 21 November 2026.

Hermanta menekankan pentingnya membaca data inflasi secara akurat sebelum menerjemahkannya ke dalam bentuk intervensi kebijakan. Berdasarkan bobot pengeluaran hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, kelompok transportasi memiliki porsi sebesar 11,94 persen terhadap total keranjang indeks harga konsumen (IHK) nasional.

Cakupan kelompok transportasi tersebut sangat luas, mulai dari pembelian kendaraan, pengoperasian kendaraan pribadi, jasa angkutan penumpang, hingga jasa pengiriman barang. Komoditas pembentuknya seperti bahan bakar kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi berada di bawah kewenangan berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam pemetaan Kemenhub, layanan yang berkaitan langsung dengan sektor perhubungan meliputi jasa angkutan penumpang sebesar 1,95 persen dan pengiriman barang 0,11 persen dengan bobot gabungan sekitar 2,06 persen terhadap total keranjang IHK. Angka tersebut merupakan bobot pengeluaran dalam penghitungan IHK, bukan besaran sumbangan langsung terhadap inflasi pada periode bulan atau tahun tertentu.

"Pemahaman ini diperlukan agar penentuan langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga," tutur Hermanta.

Selain itu, Hermanta menyoroti posisi angkutan udara yang memegang bobot 0,72 persen terhadap total keranjang IHK nasional. Analisis korelasi Pearson periode Januari 2024 hingga September 2026 menunjukkan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional dengan koefisien sebesar 0,009.


Ilustrasi pesawat. Foto: dok. Antara. 

Oleh karena itu, kebijakan di subsektor penerbangan dinilai harus menyeimbangkan antara keterjangkauan harga tiket, efisiensi biaya operasional, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan usaha maskapai. Penanganan faktor pembentuk biaya dan ketersediaan armada sangat diperlukan agar maskapai mampu mempertahankan kapasitas angkut serta jaringan rute yang selamat dan andal.

"Dalam penerbangan, kebijakan perlu menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus kesehatan industri agar layanan dan konektivitas masyarakat tetap berkelanjutan," ujar Hermanta.

Hermanta menambahkan bahwa industri penerbangan yang sehat pada akhirnya akan menjamin kepentingan masyarakat dalam memperoleh layanan transportasi yang tersedia secara berkesinambungan. Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo Manuhutu menekankan pentingnya efisiensi pemanfaatan ruang udara, penguatan tata kelola, serta integrasi layanan dan data guna mendukung perekonomian masyarakat.

(Gabriella Thesa Widiari)