Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez
Sidang Paripurna MPR Pemilihan Wapres Bergeser ke 9 Desember
Andre Septian Yusup, Fachri Audhia Hafiez • 16 November 2026 11:38
Jakarta: Sidang paripurna MPR, digeser dari semula Rabu 2 Desember menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Rapat tersebut terkait pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wakil presiden (wapres).
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal 9. Diundur ya," ujar Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Habiburokhman mengatakan MPR menjadwalkan pelaksanaan rapat pimpinan (rapim) yang dilanjutkan dengan rapat gabungan (ragab) pada Senin, 16 November 2026. Dia mengungkapkan bahwa salah satu agenda utama yang berpeluang dibahas terkait pergeseran jadwal tersebut.
Menurut Habiburokhman, wacana penundaan selama sepekan tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah agenda kedewanan yang berbenturan, baik di tingkat DPR maupun DPD, seperti jadwal rapat komisi dan kunjungan kerja. Selain faktor penyesuaian jadwal, keterbatasan waktu masa verifikasi yang hanya berlangsung selama 14 hari menjadi pertimbangan krusial.
"Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari. Maka kami, kebetulan saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," kata Habiburokhman.
.jpg)
Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Ketua Komisi III DPR itu menyoroti pemeriksaan keabsahan ijazah sebagai salah satu tahapan paling krusial dalam proses verifikasi mendatang. Berkaca dari pengalaman sebelumnya yang sempat memicu polemik di ruang publik, ia menilai mekanisme pemeriksaan dokumen harus diperketat.
"Kalau sebelumnya kan asal ada bentuk dokumen, ada stempel, lalu dianggap sudah sah oleh KPU. Nah, kalau kali ini kami akan mengusulkan juga sejak saat ini kita berkoordinasi, misalnya dengan kementerian terkait untuk mempersiapkan apabila nanti dilakukan verifikasi semuanya sudah siap," kata Habiburokhman.