Krisis Politik Prancis Memburuk, Eks PM Minta Macron Mundur

Paris: Mantan Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe menyerukan agar Presiden Emmanuel Macron mengambil inisiatif untuk mundur dan menggelar pemilihan presiden lebih awal di tengah krisis politik yang kian memburuk di Paris.

Pernyataan Philippe, yang menjabat sebagai perdana menteri antara 2017 hingga 2020, disampaikan setelah pengunduran diri Perdana Menteri Sebastien Lecornu pada Senin. Lecornu menjadi perdana menteri ketiga yang mundur tahun ini, menandai gejolak besar dalam pemerintahan Macron.

Presiden Macron memberi Lecornu waktu 48 jam untuk mencoba menyelamatkan pemerintahan yang telah runtuh. Namun, dalam wawancara dengan stasiun radio RTL, Philippe memperingatkan bahwa ketidakstabilan politik di Prancis tidak boleh terus berlanjut.

“Janji presiden untuk bertahan hingga pemilu 2027 akan terlalu lama dan justru merugikan Prancis,” ujarnya, dikutip dari Euronews, Selasa, 7 Oktober 2025.

Philippe menambahkan bahwa ia tidak mendukung pengunduran diri “yang mendadak dan brutal,” namun menilai Macron sebaiknya menunggu hingga anggaran 2026 disahkan sebelum menyerukan pemilu baru.

Mantan perdana menteri lainnya, Gabriel Attal, yang sempat menjabat pada 2024 di masa jabatan kedua Macron, juga secara terbuka mengambil jarak dari presiden.

“Seperti banyak warga Prancis, saya sudah tidak memahami keputusan-keputusan presiden,” kata Attal kepada stasiun televisi TF1 pada Senin malam. Meski demikian, ia tidak secara eksplisit menyerukan pengunduran diri Macron.

Dengan dua mantan sekutu dekatnya kini mengambil langkah berbeda, otoritas politik Macron semakin melemah, terutama karena ia gagal menciptakan stabilitas pemerintahan.

Krisis politik ini berawal ketika Macron membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024 — langkah mengejutkan yang bahkan membuat para sekutunya terkejut. Hasilnya adalah parlemen gantung yang menyulitkan proses pemerintahan, karena tak satu pun dari tiga blok besar, yaitu aliansi tengah Macron, koalisi sayap kiri, dan partai sayap kanan National Rally, memiliki mayoritas solid.

Tiga opsi kini mencuat dari kalangan politik: Macron mundur, menyerukan pemilu baru, atau menunjuk perdana menteri dari luar kubunya. Opsi ketiga, yang dikenal sebagai cohabitation, didorong oleh kubu kiri setelah koalisi New Popular Front memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu legislatif 2024, meski tak meraih mayoritas.

Philippe sendiri telah menyatakan niatnya untuk maju dalam pemilu presiden berikutnya. Survei terbaru menunjukkan peluang besar ia akan menghadapi kandidat dari National Rally di putaran kedua.

Jika Macron memutuskan untuk mundur, konstitusi Prancis mengatur bahwa Presiden Senat Gérard Larcher akan menjadi pelaksana sementara, dan pemilu presiden baru harus digelar dalam waktu 20 hingga 50 hari.

Baca juga:  Kurang dari Sebulan, PM Prancis Sebastien Lecornu Mundur dari Jabatan