Jurus Bulog Kebut Distribusi Beras SPHP

Jakarta: Perum Bulog memperkuat strategi distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan melibatkan Pegadaian hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.

Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, upaya itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran, beras SPHP sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

"Untuk strategi yang kami lakukan dalam rangka percepatan distribusi beras SPHP, kita libatkan seluruh stakeholder pemerintahan. Seperti yang sedang kami laksanakan sekarang adalah sinergi dengan salah satunya dengan teman-teman Pegadaian," kata Rizal dikutip dari Antara, Minggu, 2 November 2025.

Dikatakan, kerja sama dengan Pegadaian diperluas melalui gerai yang menjadi titik distribusi baru, sehingga jangkauan penyaluran beras SPHP dapat menjangkau lebih banyak wilayah.

Menurut dia, kolaborasi itu menjadi langkah konkret Bulog dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lain, untuk bersama menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.

"Ditambah lagi juga dengan kerja sama kami dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang mana semua lapas di seluruh Indonesia juga menyerap beras-beras pemerintah dalam hal ini SPHP," tuturnya.

Sinergi lintas sektor jadi kunci

Ia menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan distribusi beras SPHP, termasuk dengan dukungan aktif dari TNI, Polri dan berbagai instansi pemerintah.

"Ditambah lagi dengan adanya nanti penyaluran bantuan pangan yang sudah bergulir saat ini, yang menyerap lebih kurang 360 ribu ton," tuturnya.

Hingga saat ini, lanjut Rizal, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menunjukkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap beras pemerintah tersebut.

"Ini menunjukkan masyarakat betul-betul senang dan menyukai beras SPHP, yang mana beras ini adalah beras pemerintah, beras negara yang betul-betul disiapkan untuk masyarakat," bebernya.

Bulog optimistis sinergi bersama berbagai pihak akan semakin memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjaga keseimbangan harga beras di seluruh wilayah Indonesia.
 

(Ilustrasi. Foto: Dok istimewa)

Targetkan 1,5 juta ton beras SPHP

Program beras SPHP tahun 2025 semula dirancang berlangsung penuh sepanjang tahun dengan target mencapai 1,5 juta ton. Namun penyaluran disesuaikan dengan kondisi produksi nasional.

Pada Januari-Februari 2025, pemerintah menyalurkan SPHP karena produksi beras menurun dengan realisasi distribusi mencapai 181,1 ribu ton, sebelum dihentikan sementara saat memasuki panen raya di berbagai daerah.

Dari realisasi 181,1 ribu ton penyaluran beras SPHP itu dengan rincian tahap pertama Januari-Februari 100,9 ribu ton dan tahap kedua saat momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 2025 mencapai 80,2 ribu ton.

Lalu, pemerintah memutuskan menghentikan sementara distribusi SPHP saat panen raya agar harga gabah petani tetap sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu minimal Rp6.500 per kilogram, kecuali untuk daerah tertentu seperti Papua yang tetap disubsidi.

Setelah panen raya selesai, pemerintah kembali membuka penyaluran SPHP sejak Juli dan ditargetkan hingga 1,3 juta ton pada Desember 2025.

Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Setiap pembelian dibatasi maksimal 2 kemasan (10 kg) dan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan kembali.

Sebelumnya, beras SPHP disalurkan Perum Bulog melalui berbagai kanal distribusi mulai pengecer di pasar, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Pemerintah Daerah melalui Kios binaan dan gerakan pangan murah (GPM), BUMN hingga TNI-Polri.