Akibat Voucher Berhadiah, Dukungan terhadap Pemerintah Jepang Anjlok

Tokyo: Tingkat persetujuan terhadap pemerintahan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menurun tajam, berdasarkan hasil jajak pendapat yang dirilis pada Senin, 17 Maret 2025.

Penurunan ini terjadi setelah Ishiba menghadapi kritik keras akibat pembagian voucher hadiah senilai 100.000 Yen atau sekitar Rp11 juta kepada 15 anggota parlemen baru dari Partai Demokratik Liberal (LDP), partai yang berkuasa.

Menurut survei harian Asahi Shimbun, hanya 26 persen pemilih yang menyatakan dukungan terhadap Kabinet Ishiba, turun drastis dari 40 persen pada Februari lalu. Sementara itu, survei oleh Yomiuri Shimbun menunjukkan tingkat dukungan sebesar 31 persen, turun dari 39 persen di bulan sebelumnya. Kedua angka ini merupakan yang terendah sejak Ishiba menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober 2024.

Skandal voucher picu kemarahan

Shigeru Ishiba, dikecam karena membagikan voucher hadiah kepada anggota parlemen baru. Meskipun ia membela tindakan tersebut sebagai bentuk apresiasi yang sah secara hukum, langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk anggota parlemen oposisi.

Ishiba pun meminta maaf pada Jumat lalu, menyatakan penyesalannya karena telah menimbulkan masalah dan kekhawatiran bagi banyak orang.

“Voucher tersebut saya bayar secara pribadi dan dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi, bukan donasi politik,” ujar Ishiba, dikutip dari Channel News Asia, Senin, 17 Maret 2025.

Namun permintaan maafnya tidak cukup meredakan kemarahan publik. Ishiba kembali meminta maaf pada hari Senin, mengakui adanya ketidaksesuaian antara konsepsi populer dengan praktiknya mengirimkan voucher hadiah.

Survei Asahi Shimbun menunjukkan 75 persen responden menganggap pembagian voucher hadiah tersebut bermasalah, sementara hanya 23 persen yang tidak melihatnya sebagai masalah. Survei Yomiuri Shimbun juga menunjukkan hasil serupa, dengan 75 persen responden menilai voucher hadiah sebagai masalah.

Masa depan Ishiba

Meskipun skandal ini merusak citra Ishiba, survei Asahi Shimbun menunjukkan bahwa 60 persen responden masih menginginkannya tetap menjabat sebagai perdana menteri, sementara 32 persen lainnya meminta Ishiba mundur. Namun, media Jepang melaporkan bahwa penurunan dukungan ini dapat memicu upaya dari dalam LDP untuk mendesak Ishiba mundur, terutama menjelang majelis tinggi parlemen Juli mendatang.

Ishiba sebelumnya mengadakan pemilihan umum mendadak pada Oktober 2024 setelah terpilih sebagai perdana menteri. Namun, pemilih yang marah akibat skandal korupsi di tubuh LDP dan tingginya inflasi memberikan pukulan telak kepada partai tersebut. Koalisi Ishiba kehilangan mayoritas di majelis rendah parlemen, yang merupakan hasil pemilu terburuk bagi LDP dalam 15 tahun terakhir.

Sejak pemilu, LDP dan mitra koalisinya, Komeito, harus bergantung pada dukungan oposisi untuk meloloskan undang-undang. Situasi ini semakin memperumit posisi Ishiba, yang kini harus menghadapi tekanan politik yang semakin besar.

Dampak jangka panjang bagi LDP
Partai Demokratik Liberal (LDP) telah memerintah Jepang sejak 1955. Namun, dalam beberapa tahun terakhir partai ini diguncang oleh serangkaian skandal korupsi, termasuk kasus suap yang menjatuhkan pendahulu Ishiba. Skandal voucher hadiah ini memperburuk citra partai di mata publik.

Survei ketiga oleh Mainichi Shimbun menunjukkan bahwa hanya 23 persen pemilih yang mendukung Kabinet Ishiba, turun dari 30 persen pada Februari lalu. Sebanyak 78 persen responden menyatakan bahwa pembagian voucher hadiah adalah masalah serius.

Dengan tingkat dukungan yang terus merosot, masa depan politik Ishiba dan LDP berada di ujung tanduk. Pemilihan majelis tinggi pada Juli mendatang akan menjadi ujian besar bagi partai yang telah lama berkuasa ini. Apakah Ishiba dapat memulihkan kepercayaan publik atau harus mengundurkan diri, masih menjadi pertanyaan besar.
(Muhammad Adyatma Damardjati)