Isu 'Japanese First' Dominasi Kampanye Pemilu Jepang yang Makin Tegang

Tokyo: Kebijakan terhadap warga asing menjadi isu sentral dalam kampanye pemilu yang semakin memanas menjelang pemilihan Majelis Tinggi Parlemen Jepang (House of Councilors) yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Juli mendatang.

Menurut laporan kantor berita Kyodo, sejumlah partai oposisi konservatif, khususnya partai nasionalis Sanseito, tengah memperoleh momentum dengan mengusung slogan "Japanese First"—sebuah platform politik yang menyerukan kontrol lebih ketat terhadap warga asing di Jepang.

Sanseito kini berada di peringkat kedua dalam beberapa jajak pendapat terbaru, menggoyang dominasi blok berkuasa yang dipimpin Partai Demokratik Liberal (LDP) di bawah Perdana Menteri Shigeru Ishiba.

Dikutip dari Anadolu, Senin, 14 Juli 2025, Partai Sanseito mendorong penghapusan tunjangan kesejahteraan untuk warga asing, pelarangan pekerjaan sektor publik bagi non-warga negara, serta pembentukan badan imigrasi terpusat. Partai ini juga menuntut penegakan konformitas budaya yang lebih ketat terhadap warga asing.

Sentimen eksklusif ini turut merambah media sosial dan ruang publik lain, seiring persepsi bahwa pemerintah Jepang membuka lebih banyak pintu bagi tenaga kerja asing. Isu ini kian kompleks dengan adanya kasus-kasus terbatas yang melibatkan warga asing, seperti pelanggaran lalu lintas dan dugaan penyalahgunaan layanan publik, yang memicu kecemasan sebagian masyarakat Jepang.

Data kepolisian menunjukkan bahwa kasus kriminal yang melibatkan warga asing sempat menurun hingga tahun 2022, dengan sedikit peningkatan pada 2023. Namun, proporsi kasus yang melibatkan warga asing tetap stabil di angka sekitar 2% dari total laporan kejahatan nasional dalam satu dekade terakhir.

Meskipun demikian, isu ini kini dimanfaatkan secara luas oleh partai-partai besar. LDP, dalam janji kampanyenya, menyatakan akan mengejar kebijakan "zero illegal foreigners" dan membentuk pusat kendali baru di bawah Sekretariat Kabinet untuk memperketat pengawasan.

Mitra koalisi LDP, Komeito, menekankan pentingnya peningkatan sistem pengelolaan izin tinggal, sementara oposisi Democratic Party for the People, yang banyak didukung oleh pemilih muda, mengusulkan pembatasan terhadap pembelian properti oleh warga asing.

Sementara itu, partai oposisi utama Constitutional Democratic Party of Japan menyerukan undang-undang yang mendukung masyarakat multikultural, sebagai respons terhadap dinamika sosial-ekonomi akibat meningkatnya populasi warga asing di Jepang.

Saat ini, Jepang dihuni oleh sekitar 3,77 juta warga asing, angka yang terus bertumbuh karena kebijakan demografi dan kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor.

(Muhammad Reyhansyah)