Presiden Prabowo Minta Sistem Asuransi Kesehatan Diperkuat untuk Semua Kalangan

Presiden Prabowo Subianto. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Minta Sistem Asuransi Kesehatan Diperkuat untuk Semua Kalangan

Kautsar Widya Prabowo • 25 June 2025 20:52

Denpasar: Presiden Prabowo Subianto meminta adanya penguatan terhadap sistem asuransi kesehatan nasional agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dia menekankan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tidak boleh hanya dinikmati kalangan atas.

“Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kebanggaan saya. Indonesia kini memiliki fasilitas seperti ini. Dan dengan sistem asuransi kita yang harus diperkuat, layanan ini tidak boleh dibatasi hanya untuk orang kalangan atas,” ujar Prabowo usai meresmikan dan meninjau Ngoerah Sun Wellness and Aesthetic Center di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G. Ngoerah, serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital (BIH) di Denpasar, Bali, Rabu, 25 Juni 2025.

Menurut Prabowo, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar seluruh rakyat. Oleh sebab itu, negara harus hadir melalui sistem asuransi dan intervensi kebijakan agar masyarakat kurang mampu pun dapat mengakses layanan medis terbaik.

“Pelayanan kesehatan dibutuhkan oleh siapa pun. Bila perlu, asuransi dan intervensi pemerintah dilakukan agar masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi juga bisa mendapatkan akses ke fasilitas terbaik, karena di sini juga tersedia alat-alat canggih,” jelas dia.
 

Baca Juga: 

Presiden Prabowo Meresmikan KEK Kesehatan Pertama di Indonesia


Prabowo menyatakan kebanggaannya terhadap fasilitas kesehatan yang kini didukung teknologi mutakhir. Pemerintah, kata dia, tengah mempersiapkan tenaga kesehatan agar mampu mengoperasikan peralatan medis berteknologi tinggi.

“Sehingga rakyat kita bisa memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang terbaik,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan jajarannya untuk meninggalkan sistem kerja yang tidak efisien, boros, serta sarat dengan manajemen buruk. Ia menegaskan, praktik seperti itu sudah tidak bisa ditoleransi.

“Rakyat Indonesia menuntut pemerintah yang efisien, pelayanan yang baik, dan pertanggungjawaban terhadap setiap rupiah uang rakyat. Tidak boleh ada penyalahgunaan,” ujar dia.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Achmad Zulfikar Fazli)