Waspada, Indonesia Rawan Krisis Pupuk

Jakarta: Anggota Dewan Pakar dari Komunitas Dewan Energi Muda Nasional atau Youth Energy & Environment Council (YeC), Tepy Septyana, mengatakan Indonesia rawan krisis pupuk. Musababnya, masih terdapat kesenjangan antara produksi pupuk domestik dan kebutuhan pupuk di Indonesia. 

YeC mengkaji, kebutuhan pupuk di Indonesia mencapai sekitar 24 juta ton per tahun. Namun, produksi domestik hanya mampu memenuhi sekitar 14 juta ton per tahun. 

“Masih ada gap sekitar 10 juta ton dari total kebutuhan sekitar 24 juta ton. Peningkatan produksi domestik dan program subsidi oleh pemerintah akan membantu menutupi gap tersebut,"" kata Tepy melalui keterangan tertulis, Jumat, 31 Januari 2025.

Apalagi terdapat dua program utama Presiden Prabowo Subianto yang berhubungan langsung dengan peningkatan produksi pertanian nasional. Keduanya adalah Food Estate dan Makan Bergizi Gratis. 

Kebutuhan produksi pertanian diperkirakan akan bertambah signifikan. Tentunya, lanjut dia, akan menyasar kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
 

Genjot produksi gas nasional

Hal ini tentu saja membuat kebutuhan pupuk akan ikut meningkat. Menurut dia, kebutuhan produksi pupuk domestik tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan gas alam. 

"Gas alam diperlukan sebagai sumber energi dan bahan baku utama dalam proses pembuatan pupuk di Indonesia," kata Tepy.
 

Baca:  DPR dan Dubes Singapura Bahas Energi Baru Terbarukan

Pengembangan produksi pupuk diperkirakan memerlukan hampir 1 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) gas alam. Paling tidak untuk mendukung produksi pupuk pada 2030.

Melihat hal ini, Tepy menyoroti pentingnya memastikan program peningkatan produksi gas nasional. Agar suplai pupuk untuk pertanian nasional bisa terpenuhi.

Lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menyatakan produksi gas harus ditingkatkan dengan terus meningkatkan program eksplorasi dan pengembangan lapangan-lapangan gas alam yang baru di Indonesia. 

Tepy juga menekankan pentingnya kolaborasi yang baik antara pemerintah sebagai regulator, BUMN, dan swasta sebagai operator. Hal ini akan membantu terealisasinya peningkatan produksi pupuk nasional.