UMKM dan Desa Jadi Motor Penggerak Program MBG di Sulteng

Palu: Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan komunitas untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan berlangsung di Aston Hotel Palu pada 4–6 September 2025 dengan diikuti ratusan peserta dari kalangan pelaku UMKM, koperasi, desa, hingga lembaga pemerintahan.

Sosialisasi ini dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Sulteng Sisliandy Ponulele, Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Sulteng Mohammad Iqbal, Kabid Bappeda Sulteng Ahfan Halim, Wakil Kepala BGN Fitri Utami, serta perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng Budiman.

Kadis Koperasi UKM Sisliandy Ponulele menegaskan, UMKM memiliki peran strategis dalam menyukseskan program MBG. Menurutnya, MBG tidak sekadar meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan komunitas dan penguatan ekonomi lokal.

“UMKM diharapkan menjadi motor penyedia olahan pangan bergizi berbasis bahan lokal. Koperasi berperan sebagai tulang punggung distribusi dan stabilisasi pangan,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kabid Pemberdayaan Desa DPMD Sulteng, Mohammad Iqbal, menyebut desa juga menjadi aktor penting dalam menjaga ketahanan pangan. Ia menegaskan, sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, Dana Desa 2025 wajib mengalokasikan minimal 20 persen untuk program ketahanan pangan, termasuk MBG.

“BUMDes dan BUMDes Bersama akan menjadi pelaksana utama, baik sebagai produsen, konsolidator, maupun distributor pangan bergizi. Kolaborasi pemerintah, desa, perbankan, dan mitra pembangunan sangat krusial,” kata Iqbal.

Wakil BGN, Fitri Utami, menambahkan, Program MBG 2025 merupakan intervensi gizi terpadu yang menyasar balita, ibu hamil, ibu menyusui, anak sekolah, dan santri, termasuk di wilayah terpencil maupun terdampak bencana. Melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sekitar 3.000 penerima manfaat akan mendapatkan makanan bergizi berbasis bahan pangan lokal.

“SPPG mengintegrasikan rantai pasok dari petani, nelayan, peternak, hingga UMKM lokal untuk kemudian disalurkan ke sekolah dan posyandu,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri telah membentuk Satgas MBG, menyiapkan regulasi, serta memetakan potensi pangan lokal sebagai fondasi program. Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya koordinasi lintas sektor, ketersediaan data, serta sosialisasi teknis di lapangan.