Hari Maritim Internasional, ORCA Serukan Perlindungan 30% Lautan Dunia

Ternate: Komunitas Orkestra Rakyat Cinta Samudera (ORCA) menyatakan dukungan terhadap target global melindungi minimal 30 persen lautan pada 2030 (30×30). Dukungan itu disuarakan bertepatan dengan Hari Maritim Internasional yang diperingati setiap 25 September.

Direktur Dermaga Nasional (DerNas) ORCA, Aishah Gray, mengatakan momentum internasional dipilih karena krisis laut bersifat lintas batas. Persoalan itu meliputi hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, hingga lemahnya tata kelola laut lepas.

“Laut tidak punya paspor. Arus, stok ikan, dan polutan bergerak melintasi negara. Karena itu kami menyampaikan seruan 30×30 pada momentum internasional agar suara komunitas pesisir Indonesia masuk ke meja kebijakan dunia, tanpa mengurangi hormat pada Hari Maritim Nasional,” ujar Aishah, Kamis, 25 September 2025.



Menurut ORCA, visi Indonesia Emas 2045 maju, adil, dan sejahtera harus dimulai dengan menata laut. Langkah yang diperlukan mencakup perlindungan ekosistem, perikanan berkelanjutan, penanganan sampah, perbaikan tata ruang laut, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Bangsa maritim harus dibuktikan pada kebijakan, anggaran, dan hasil, bukan hanya slogan,” tegas Aishah.

5 Rekomendasi Tata Kelola Laut

Bendahara DerNas ORCA, Rio Alting, menambahkan agenda 30×30 bukan sekadar angka, melainkan strategi pembangunan. “Jika Indonesia Emas adalah tujuan, maka laut yang tertata adalah jalannya. 30×30 melindungi pangan, budaya, dan masa depan pesisir,” katanya.

Baca: Kapan Hari Maritim Sedunia 2025? Ini Sejarah dan Makna Peringatannya

ORCA juga merilis lima rekomendasi kebijakan utama, pertama, memperkuat kualitas perlindungan kawasan laut dengan fokus pada zonasi berkeanekaragaman hayati tinggi. Kedua, menghentikan praktik overfishing dan penangkapan ikan destruktif. Ketiga, menata ketat aktivitas tambang pasir laut yang berisiko merusak ekosistem. Kelima, menuntaskan persoalan sampah laut, baik lokal maupun lintas negara. Kelima, mendorong pendanaan berkelanjutan dengan akuntabilitas berbasis hasil ekologi.