Kebuntuan Anggaran, Pemerintahan AS Terancam Shutdown Rabu Besok

Washington: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance meragukan bahwa pemerintah dapat menghindari penutupan atau shutdown sebagian kegiatan federal menjelang tenggat penetapan anggaran pada 1 Oktober besok.

“Saya pikir kita sedang menuju shutdown karena Demokrat tidak mau melakukan hal yang benar. Saya berharap mereka berubah pikiran, tapi kita lihat saja,” kata Vance kepada wartawan di Gedung Putih setelah bertemu pimpinan Partai Republik dan Demokrat di Kongres.

Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 30 September 2025, Vance menolak tuntutan Demokrat terkait kebijakan kesehatan, termasuk pembatalan undang-undang pajak warisan Presiden Donald Trump yang memangkas pendanaan Medicaid, serta perpanjangan subsidi dalam program Affordable Care Act (ACA).

Menurutnya, Partai Republik lebih memilih resolusi lanjutan “bersih” yang mempertahankan pendanaan pada level saat ini hingga 21 November.

Pertemuan tertutup yang mempertemukan Presiden Trump, pimpinan Kongres dari Partai Republik, serta dua tokoh Demokrat, Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan Ketua Fraksi Demokrat DPR Hakeem Jeffries, belum menghasilkan kesepakatan. Anggaran pemerintah dipastikan ‘kedaluwarsa’ pada Selasa malam menuju Rabu dini hari jika jalan keluar tak ditemukan.

Jeffries menyebut diskusi di Gedung Putih berlangsung “jujur dan langsung,” namun menegaskan masih ada “perbedaan signifikan dan substansial.”

“Demokrat berjuang melindungi layanan kesehatan rakyat Amerika, dan kami tidak akan mendukung rancangan belanja partisan Republik yang terus memangkas hak kesehatan masyarakat. Titik,” ujarnya.

Schumer menambahkan Trump tampak terkejut mendengar dampak kebijakan yang dipaparkan Demokrat. “Kami jelaskan kepada presiden beberapa konsekuensi di sektor kesehatan. Dari raut wajahnya, saya rasa ia baru pertama kali mendengarnya—penutupan rumah sakit pedesaan, banyak klinik yang terancam tutup,” kata Schumer.

Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan tidak berubah, keluarga pekerja akan menanggung beban lebih berat. “Orang-orang bisa membayar tambahan 400 dolar per bulan, hampir 5.000 dolar per tahun untuk premi kesehatan. Keluarga kelas pekerja tidak mampu menanggungnya,” tegasnya.

Meski mengakui beberapa ide Demokrat “masuk akal,” Vance menolak menjadikan usulan tersebut bagian dari pembahasan anggaran saat ini.

“Mari kita bicarakan, tapi itu harus dilakukan dengan pemerintah tetap terbuka. Kami tidak akan membiarkan pemerintah rakyat dijadikan sandera hanya untuk memenuhi semua tuntutan mereka,” ujarnya.

Baca juga:  Pembahasan RUU Anggaran Mandek, Pemerintahan AS Terancam Tutup Lagi