ASEAN Inginkan Penyelesaian Isu Myanmar Tetap Berkelanjutan

Jakarta: Melalui pernyataan ketua atau Chairman Statement KTT ke-43 ASEAN, para pemimpin ASEAN mendukung penyelesaian isu Myanmar dengan berkelanjutan. Diharapkan, upaya ASEAN ini akan dilanjutkan pada keketuaan berikutnya.

“Kami menegaskan kembali dukungan berkelanjutan ASEAN terhadap upaya Myanmar untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, supremasi hukum, mendorong keharmonisan dan rekonsiliasi di antara berbagai komunitas, serta memastikan pembangunan berkelanjutan dan adil di Negara Bagian Rakhine,” sebut Chairman Statement dari KTT ke-43 ASEAN.

“Kami menekankan pentingnya dan menegaskan kembali dukungan kami terhadap komitmen Myanmar untuk memastikan keselamatan dan keamanan bagi semua komunitas di Negara Bagian Rakhine seefektif mungkin,” imbuh pernyataan itu.

Ini termasuk juga memfasilitasi pemulangan pengungsi secara sukarela dengan cara yang aman, terjamin, dan bermartabat.

Para pemimpin ASEAN juga mencatat keterlibatan dan kerja sama antara Myanmar dan Bangladesh dalam proyek percontohan repatriasi. Ini termasuk pula upaya untuk memfasilitasi lebih dari 7.000 pengungsi yang kembali pada akhir 2023 dan menyambut baik upaya Myanmar untuk berupaya mewujudkan implementasi proyek tersebut.

Selain itu, pemimpin ASEAN juga menantikan kelanjutan fasilitasi proses repatriasi oleh ASEAN melalui pelaksanaan proyek-proyek sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Penilaian Kebutuhan Awal (PNA). ASEAN juga menantikan Penilaian Kebutuhan Komprehensif (CNA) ketika kondisi memungkinkan dan mendorong Sekretaris Jenderal ASEAN untuk terus mengidentifikasi bidang-bidang yang memungkinkan bagi ASEAN untuk memfasilitasi proses repatriasi secara efektif.

Kemudian para pemimpin ASEAN juga membahas perkembangan di Myanmar, khususnya implementasi Konsensus Lima Poin atau Five Point Consensus (5PC). ASEAN mengecam keras eskalasi kekerasan yang terus berlanjut sehingga menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat Myanmar, krisis kemanusiaan, hancurnya rumah dan fasilitas umum seperti sekolah. , rumah sakit, pasar, gereja dan biara, serta dampak buruknya terhadap stabilitas regional, khususnya di sepanjang wilayah perbatasan.

“Kami menegaskan kembali posisi kami bahwa 5PC tetap menjadi rujukan utama ASEAN untuk mengatasi krisis politik di Myanmar, dan dalam hal ini, kami sangat prihatin dengan kurangnya kemajuan substansial dalam penerapannya oleh Otoritas di Myanmar, meskipun mereka berkomitmen terhadap 5PC pada April 2021,” tegas pernyataan tersebut.

Para pemimpin juga mengapresiasi upaya Ketua ASEAN dan keterlibatan intensif dan inklusif dari Kantor Utusan Khusus dalam memastikan kemajuan nyata dalam penerapan 5PC. Mereka juga menyambut baik laporan dan penilaian komprehensif Ketua ASEAN mengenai hal tersebut.

“Sebagai lanjutan kami meninjau kemajuan 5PC dan memutuskan langkah ke depan. Dalam hal ini, kami mendukung Tinjauan dan Keputusan Pemimpin ASEAN mengenai Implementasi Konsensus Lima Poin,” ucap pernyataan ASEAN itu.

“Kami menegaskan kembali komitmen kami untuk melanjutkan dan berkelanjutan strategi dan pendekatan ASEAN untuk membantu rakyat Myanmar menemukan solusi yang damai, komprehensif dan tahan lama,” tegas pernyataan pemimpin ASEAN.