Pemerintah Seolah Kesulitan Menumpas KKB di Papua, Begini Penjelasan Kemhan

Jakarta: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terus berulah dengan membunuh warga sipil di Papua. Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyebut KKB melakukan aksi brutal itu karena menjadikan masyarakat sebagai tameng hidup.

"Nah, ketika bicara tadi, ada korban masyarakat sipil, kemudian ada TNI, atau pun Polri, karena polanya mereka, mereka separatis itu menggunakan tameng hidupnya adalah masyarakat," kata Kepala Biro Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas dalam webinar bertema Evolusi Ancaman dan Tantangan Pertahanan Kontemporer, Kamis, 17 April 2025.

Sementara itu, Frega menyebut ketika prajurit TNI menjadi korban, Tentara Nasional Indonesia tidak bisa bergerak leluasa. Ada Konvensi Jenewa dan hukum humanitar yang harus dipedomani.

"Nah, ini juga menjadikan pembatasan buat kita, karena kita adalah prajurit profesional, salah satu jati diri prajurit TNI kan adalah tentara profesional. Sehingga, kita juga harus mematuhi kaedah-kaedah hukum," ungkapnya.

Namun, kata Frega, ketika kelompok separatis itu menggunakan masyarakat sipil sebagai tameng bisa mempersulit keadaan. Meskipun TNI-Polri terus melakukan operasi berdampingan dengan pemerintah daerah dan aparat-aparat keamanan lain di Papua.
 

Baca juga: Total 16 Jenazah Korban KKB di Yahukimo Berhasil Diidentifikasi

Menurutnya, menumpas KKB tidak mudah. Terlebih, ada tantangan lain yang dihadapi seperti kondisi geografis.

"Papua ini kan pegunungan, kemudian juga kita tahu alamnya itu, kemudian dengan adanya ketinggian, tentunya kadar oksigennya juga berbeda dengan ketika kita beroperasi di Poso atau di Aceh," ungkap Frega.

Meski demikian, Frega meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ia memastikan pemerintah terus melakukan segala upaya untuk memberantas KKB di Bumi Cendrawasih itu.

"Yang memang kadang organisasi Papua merdeka (OPM) ini ingin menggunakan narasi-narasi, sebagai contoh yang terakhir kemarin di Yahukimo itu," ucapnya.

Frega mengatakan KKB itu selalu khawatir atau takut masyarakat sipil yang berkontribusi pada pembangunan di Papua itu adalah intelijen TNI/Polri atau mata-mata. Padahal, kata dia, tidak benar adanya.

Bahkan, atas kekhawatiran itu aksi KKB sudah sangat biadab, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Padahal pekerja-pekerja, seperti guru dan tenaga kesehatan, memang murni ingin membangun dan mengajarkan anak-anak di Papua.

"Tapi mereka khawatir ketika guru mengajarkan tentang pelajaran itu, mereka khawatir akan mengindoktrinasi. Nah ini memang yang harus diluruskan, dan tentunya terkait isu Papua tadi, bukan hanya pertahanan secara fisik dalam konteks keamanan, kita juga perlu melakukan sinergisitas," pungkasnya.