Mensos Klaim Pemda Antusias Ajukan Sekolah Rakyat

Mensos Saifulah Yusuf. Foto: Dok. Kementerian Sosial.

Mensos Klaim Pemda Antusias Ajukan Sekolah Rakyat

Despian Nurhidayat • 16 April 2025 21:41

Jakarta: Banyak pemerintah daerah (pemda) antusias mengajukan pembangunan Sekolah Rakyat. Mereka disebut-sebut berlomba-lomba mengajukan proposal kepada Kementerian Sosial (Kemensos) yang akan melakukan asesmen sebelum program direalisasikan.

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat koordinasi bersama kepala daerah di Jakarta. Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan.

"Kita tidak ingin program ini hanya berhenti di rencana. Siapa yang paling siap, itu yang akan dibangun lebih dulu. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal komitmen dan keberpihakan kepada rakyat miskin," kata Gus Ipul saat dikutip dari Media Indonesia, Rabu, 16 April 2025.

Kemensos membuka kesempatan seluas-luasnya bagi daerah yang siap mendukung program ini, terutama dalam hal penyediaan lahan minimal 5 hektare. Daerah yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan penuh akan diprioritaskan.

Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat bakal menjadi tempat pembentukan karakter, peningkatan kapasitas, serta sarana mobilitas sosial antargenerasi.

"Program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga penerima manfaat yang selama ini terhambat akses dan kesempatan. Di Sekolah Rakyat, mereka akan tinggal, belajar, dan dibina secara intensif agar bisa keluar dari belenggu kemiskinan," ungkap dia.
 

Baca juga: 

Catat! Ini Syarat Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat


Sejumlah kepala daerah telah menyatakan kesiapannya. Di antaranya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Bupati Enrekang M. Yusuf Ritanga, Bupati Sambas H. Satono, Bupati Aceh Barat Tarmizi, Bupati Batanghari M. Fadhil, dan Bupati Sarolangun H. Hurmin. Mereka bahkan telah menyediakan lahan untuk pembangunan.

Gus Ipul menambahkan, Sekolah Rakyat akan terkoneksi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memungkinkan proses seleksi peserta didik dilakukan secara akurat dan transparan. Dengan sistem ini, hanya anak-anak dari keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan yang akan diterima.

Selain membahas Sekolah Rakyat, Gus Ipul juga memperkenalkan konsep Wisuda Keluarga Miskin. Yakni, penghargaan resmi bagi keluarga penerima manfaat yang berhasil keluar dari garis kemiskinan dan tidak lagi menerima bantuan sosial. 

Penghargaan ini diharapkan menjadi bentuk motivasi bagi keluarga lain untuk mandiri.

"Ini bukan tentang bantuan terus-menerus, tapi tentang bagaimana kita menyiapkan anak-anak agar kelak bisa mandiri. Negara hadir sebagai fasilitator perubahan," kata Gus Ipul.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Anggi Tondi)