Ini Strategi Indonesia Kembangkan Ekonomi Syariah

Jakarta: Pemerintah mengoptimalkan potensi ekonomi syariah nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Sebagai salah satu prioritas nasional, pengembangan ekonomi syariah dilakukan secara inklusif melalui peningkatan investasi sektor industri halal, penguatan keuangan syariah, serta fasilitasi inovasi teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan sektor halal merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga menjadi negara yang memiliki regulasi khusus terkait produk halal yang menjadi bukti komitmen Pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kokoh dan berdaya saing global.

Lebih lanjut Airlangga menyebut bahwa sektor makanan dan minuman halal saat ini telah mewakili hampir 40 persen dari keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Dalam upaya memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, pemerintah memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis sehingga UMKM tdai perlu menanggung biaya dan proses yang cukup kompleks.

“Pemerintah sudah mengambil keputusan melalui undang-undang untuk UMKM halalnya gratis dan diberi kewenangan untuk semacam self-assessment menyatakan halal, sampai dengan kewajiban untuk transparansi bahwa komponen pembuat makanan itu memang dari unsur-unsur halal,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat, 16 Mei 2025.
 

Baca juga:  BPKH Dorong Sinergi Ekonomi Syariah Lintas Negara

(Ilustrasi. Foto: Dok ICDX)

Potensi besar ekonomi syariah Indonesia

Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global dengan jumlah penduduk muslim mencapai 245,97 juta jiwa pada tahun 2024. Kontribusi ekonomi syariah dalam PDB tahun 2024 juga tercatat sebesar 46,71 persen yang menunjukkan bahwa sektor utama ekonomi syariah mampu menjadi pendorong pertumbuhan di sektor riil.

“Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2023/2024, Indonesia juga menempati peringkat ke-3 dalam Global Islamic Economy Indicator,” ujar dia.

Selanjutnya, Airlangga juga menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam mendorong daya saing produk halal dan menyampaikan bahwa Indonesia telah menjalin Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan berbagai negara. Brunei Darussalam, Jepang, dan Korea Selatan termasuk dalam negara-negara yang mengapresiasi standar halal Indonesia.

Terkait kerja sama internasional di sektor halal, Airlangga mencontohkan tentang potensi besar Indonesia dalam industri haji dan umroh dengan kontribusi sekitar USD8 miliar per tahun ke Arab Saudi. Nilai ekonomi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pasar bagi pelaku usaha nasional di Timur Tengah. Selain itu, ada kerja sama sistem pembayaran digital antara Bank Indonesia dan otoritas moneter Saudi melalui QRIS.

“Kalau kita siapkan akomodasinya di sana, maka untuk (USD8 miliar) ini sebagian bisa kita tarik pulang lagi ke Indonesia kalau misalnya kita menggunakan QRIS-nya BI dengan Bank Sentral-nya Saudi sehingga para jamaah umroh dan haji bayarnya pakai QRIS saja. Jadi, uangnya balik lagi ke Indonesia,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga juga menyinggung pentingnya pengelolaan risiko keuangan di masa depan, khususnya bagi masyarakat, termasuk perempuan. Menurut Airlangga, emas terbukti menjadi aset yang stabil dalam setiap krisis dan menjadi pilihan utama masyarakat untuk menyimpan nilai.

“Bank Emas ini syariah compliant banget. Kenapa kita mau bangun Pegadaian? saya lihat emas itu dalam beberapa tahun terakhir dalam setiap krisis ternyata naik. Jadi bukan DPK, Dana Pihak Ketiga dikembangkan, tapi emas yang ditaruh di Pegadaian itu naik,” jelas Airlangga.