Hakim AS Perintahkan Trump Danai Penuh Bantuan Pangan untuk 42 Juta Warga

Washington: Hakim federal di Rhode Island, Amerika Serikat (AS) pada Kamis, 6 November 2025 memerintahkan pemerintahan Presiden Donald Trump untuk menyalurkan pendanaan penuh bagi 42 juta warga berpenghasilan rendah penerima bantuan pangan bulan November.

Perintah tersebut membatalkan rencana pemerintah yang hanya ingin memberikan manfaat sebagian selama penutupan pemerintahan.

Hakim Distrik AS John McConnell menuduh pemerintah menahan manfaat Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) atau kupon makanan karena alasan politik, dan memerintahkan Departemen Pertanian AS (USDA) untuk memastikan penerima bantuan mendapatkan 100 persen hak mereka.

“Bukti menunjukkan bahwa orang akan kelaparan, dapur umum akan kewalahan, dan penderitaan yang tidak perlu akan terjadi,” kata McConnell dalam sidang virtual.

“Inilah yang dimaksud dengan kerugian yang tidak dapat diperbaiki,” tegas McConnell.

SNAP merupakan program bantuan pangan bulanan bagi warga berpendapatan di bawah 130 persen garis kemiskinan federal. Besaran maksimum manfaat untuk tahun fiskal 2026 ditetapkan sebesar USD298 untuk rumah tangga satu orang dan USD546 untuk dua orang.

Sebelumnya, pemerintahan Trump berencana menghentikan seluruh manfaat SNAP pada November dengan alasan tidak adanya pendanaan resmi dari Kongres akibat penutupan pemerintahan yang telah berlangsung 37 hari. 

Namun pekan lalu, McConnell bersama seorang hakim di Boston menilai pemerintah wajib memanfaatkan dana darurat sebesar USD5,25 miliar untuk menutupi sebagian kebutuhan program tersebut, yang biasanya menghabiskan US$8,5 hingga US$9 miliar per bulan.

Pemerintah ajukan banding

Mengutip dari Channel News Asia, Jumat, 7 November 2025, pemerintahan Trump segera mengajukan banding atas keputusan McConnell, menimbulkan ketidakpastian apakah bantuan akan sepenuhnya dibayarkan pada Jumat sesuai perintah pengadilan. Gedung Putih dan USDA belum memberikan komentar, sementara pengacara Departemen Kehakiman menyalahkan pemerintah negara bagian atas keterlambatan penyaluran bantuan sebagian.

McConnell, yang diangkat oleh mantan Presiden Barack Obama, menilai USDA gagal mengatasi masalah teknis di beberapa negara bagian yang memerlukan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menyesuaikan sistem komputer mereka agar dapat memproses bantuan yang dipangkas, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Negara bagian seperti Minnesota melaporkan membutuhkan setidaknya enam minggu untuk memperbarui sistem, sementara Pennsylvania memerlukan sembilan hingga 12 hari. Kelompok hukum progresif Democracy Forward bersama sejumlah kota dan lembaga nonprofit menggugat penghentian bantuan tersebut, menilai USDA mengabaikan beban administratif yang timbul akibat kebijakan pendanaan sebagian.

McConnell sependapat dan menyatakan pemerintah seharusnya menggunakan dana cadangan sebesar USD23,35 miliar yang berasal dari pendapatan tarif impor dan selama ini digunakan untuk program gizi anak. Ia juga menyinggung pernyataan Trump yang mengatakan bantuan SNAP hanya akan dibayar setelah penutupan pemerintahan berakhir, yang menurutnya mencerminkan “niat untuk mengabaikan perintah pengadilan.”

“Pekan lalu, untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri ini, manfaat SNAP terhenti. Masalah ini seharusnya dapat dan harus dihindari,” pungkas McConnell.