Pemerintah Didorong Perkuat Pembiayaan Ultramikro

Jakarta: Pemerintah didorong memperkuat pembiayaan ultramikro dengan lebih masif. Sebab, pembiayaan ultramikro menjadi bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan yang menjadi program prioritas Kabinet Merah Putih. 

Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip mengatakan kehadiran model pembiayaan ultramikro mengisi ceruk ekonomi yang tidak dijangkau sumber pendanaan dengan pendekatan konvesional seperti bank. Fokus lembaga pembiayaan ultramikro pada segmen kelompok masyarakat yang unbankable. 

Ceruk itu, kata dia, selama ini diisi keberadaan renternir yang justru kerap memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Peran pembiayaan ultramikro  seperti yang dijalankan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), juga memiliki misi pemberdayaan kepada kelompok bawah tidak sekadar menyalurkan pembiayaan. 

“Terbukti, banyak pelaku ekonomi dari kelompok masyarakat miskin yang kini berhasil ‘mentas’ dari status sebagai keluarga prasejahtera menjadi sejahtera bahkan di atasnya,” kata Sunarsip dalam keterangannya, Rabu, 29 Oktober 2025.

Dia memandang lembaga dengan model bisnis seperti PNM perlu didorong agar memiliki lingkup ukuran usaha (size) pembiayaan yang lebih besar. 

“Perannya sebagai lembaga pembiayaan ultra mikro yang fokus pada pemberdayaan tetap perlu dan harus dipertahankan. Namun, size-nya harus dinaikkan,” kata ekonom senior tersebut.
 

Baca Juga:  Konsisten, PNM Melayani 22,4 Juta Nasabah Perempuan

Hal senada disampaikan Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto. Menurut dia, secara umum, pembiayaan ultramikro bisa menjadi satu pilihan cara untuk mendorong perbaikan ekonomi kalangan bawah.

Namun, dengan plafon kredit ultramikro yang menyesuaikan dengan kemampuan membayar peminjam, menurut Eko, perlu dukungan kebijakan pemerintah di tingkat makro.

“Kredit ultramikro penting untuk akses mereka yang berada di ekonomi bawah dan belum bankable. Ini sekaligus mendidik mereka lebih bisa mengelola keuangan seiring pertumbuhan usaha mikronya,” kata Eko Listiyanto.


Ilustrasi koperasi. Foto: Dok/Pegadaian

Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan komitmennya memutus mata rantai kemiskinan dengan pendekatan holistik. Berbagai kebijakan dan program pun disiapkan. Demi memastikan program tepat sasaran, pemerintah membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Beberapa program yang sudah berjalan antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Merah Putih, membangun Sekolah Rakyat, program renovasi rumah dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Saya diberitahu oleh para pakar, ini angka terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin, 20 Oktober 2025.

Di dunia, ada dua institusi yang menjadi pelopor penyaluran kredit ultramikro yakni BRAC dan Grameen Bank. Dua lembaga nonpemerintah yang lahir di Bangladesh itu sudah membuktikan kiprah mereka dalam menekan angka kemiskinan.

BRAC, salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) terbesar di dunia, berdiri sejak 1972. 

Semula lembaga ini hanya ‘bermain’ di negara Bangladesh, singkatan dari Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC).

Ketika mulai menyalurkan pinjaman ultramikro, BRAC berganti nama menjadi Bangladesh Rural Advancement Committee. Program itu diduplikasi ke beberapa negara yakni Pakistan, Tanzania, Uganda, Sierra Leone, Liberia, dan Myanmar.

“Pembiayaan ultramikro strategi sangat ampuh membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Itulah sebabnya selama lebih dari empat dekade, layanan itu menjadi inti pendekatan holistik BRAC dalam pembangunan,” ungkap pendiri BRAC Sir Fazle Hasan Abe, di situs lembaga itu.

Grameen Bank mulai beroperasi pada 1983. Lembaga yang dibidani oleh ekonom Dr. Muhammad Yunus mengusung tagline Bank untuk Orang Miskin. Situs Grameen Bank mengklaim telah menyalurkan pembiayaan kepada 10,77 juta nasabah.

Pada 2006, Yunus dan Grameen Bank menerima Nobel Perdamaian sebagai apresiasi atas upayanya menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial melalui kredit ultramikro dalam memerangi kemiskinan.

Di dalam negeri ada PT Permodalan Nasional Madani (PNM), BUMN yang dibentuk pada 1999 semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie. 

Pada 2016, PNM merilis pembiayaan ultramikro berupa program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). PNM kemudian tergabung dalam holding ultramikro, dibentuk pada September 2021, dengan BRI sebagai induk dan satu anggota lain yakni PT Pegadaian.

Meski baru muncul beberapa dekade setelah BRAC dan Grameen Bank, Mekaar berkembang pesat melampui dua lembaga itu dari sisi jumlah nasabah. 

Hingga semester pertama 2025, sekitar 22,4 juta nasabah di 6.165 kecamatan di Indonesia menikmati pembiayaan ultramikro dari PNM. Seluruh penerima adalah perempuan. 

Selama 2025, perusahaan pelat merah ini membidik nasabah aktif Mekaar sebanyak 16 juta orang. Selama 2024, jumlah pembiayaan Mekaar secara konsolidasi mencapai Rp73,93 triliun.

"Nasabah kami berasal dari kelompok ekonomi desil I sampai desil III. Yang masuk kemiskinan ekstrem sekitar 6 juta nasabah. Jadi PNM dari sejak digagas dan dilahirkan sejalan dengan upaya pemerintah menekan angka kemiskinan," ujar Dirut PNM Arief Mulyadi beberapa waktu lalu.