Buntut Tudingan ke Jokowi, Deddy Sitorus Diminta Tak Adu Domba

Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo. Metrotvnews.com/Triawati Prihatsari

Buntut Tudingan ke Jokowi, Deddy Sitorus Diminta Tak Adu Domba

Al Abrar • 19 March 2025 13:38

Jakarta: Deddy Sitorus menuding Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengirim utusan ke PDIP, supaya tak dipecat. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani tegas merespons polemik ini, supaya tak ada kadernya yang memunculkan narasi pecah belah.

Ketua Umum Pasbata (Pasukan Bawah Tanah), David Febrian, meminta Deddy manut instruksi Puan. “Jangan sampai kita diadu domba, presiden dan seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras, malah pihak yang berkepentingan buat isu negatif. Ini enggak bagus, intinya jangan suka mengadu domba rakyat hanya karena kepentingan pribadi dan golongan,"  kata kata David dalam keterangan persnya, Rabu, 19 Maret 2025.

Pasbata menegaskan bahwa klaim Deddy Sitorus itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dijadikan alat politik yang ujungnya hanya untuk memecah belah atau merusak stabilitas politik Indonesia. Apabila pernyataan tersebut tidak terbukti hal itu hanya akan menambah keruh situasi politik yang sudah cukup dinamis.

Di sisi lain, David berharap Jokowi dapat menikmati masa purna tugasnya di Solo dengan tenang dan aman. Alih-alih menyebarkan isu negatif, menurutnya, lebih baik melihat banyaknya Jasa yang telah diberikan Presiden ke-7 itu. 

"Semua presiden itu baik, karena tujuannya sama yaitu untuk membangun bangsa, jangan dilihat kurangnya saja, karena setiap manusia pasti ada kurangnya dan jauh dari kata sempurna. Biarkan Pak Presiden ke-7 Jokowi menjalani masa pensiun dengan tenang dan tidak terganggu oleh isu-isu politik yang tidak substansial, apalagi Pak Jokowi sangat berjasa pada bangsa ini," tambahnya.

David mengungkapkan saat ini adalah era baru bagi Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Ini adalah era perubahan, di mana koruptor yang merugikan negara ditangkap, serta diungkap, ini harus didukung karena ini untuk kepentingan bersama,bukan bicara saat ini saja tapi untuk masa depan bangsa yang lebih baik,” ujarnya.

Semua pihak pun diingatkan agar jangan mudah terbawa isu contohnya seperti ‘Indonesia Gelap’ yang jelas muatan atau pesanan pihak lain yang tidak mau Indonesia maju. Kerja-kerja Presiden Prabowo harus didukung dalam membangun Indonesia.

“Jangan sampai kita diadu domba, presiden dan seluruh kabinet sedang bekerja dengan keras, malah pihak yang berkepentingan buat isu negative. Ini enggak bagus, intinya jangan suka mengadu domba rakyat hanya karena kepentingan pribadi dan golongan," tegasnya.

Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani meminta semua pihak menghentikan spekulasi terkait dinamika hubungan antara PDIP dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, spekulasi yang terus berkembang hanya akan menimbulkan perpecahan dan prasangka buruk di tengah masyarakat.  

"Sudahi hal-hal yang membuat kita terpecah belah dan saling berprasangka. Apalagi ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Marilah kita berpikir positif dan membangun bangsa ini bersama-sama dengan pikiran yang baik," ujar Puan seperti dikutip dari Primetime News Metro TV, Senin, 17 Maret 2025.

Jokowi sebelumnya yang merasa gerah dengan tudingan tersebut melontarkan tantangan agar Deddy Sitorus menjelaskan maksud dari pernyataannya itu. Ia pun menegaskan bahwa tidak memiliki kepentingan untuk mengirim utusan, apalagi meminta agar dirinya tidak dipecat dari PDIP.

"Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas," kata Jokowi di Solo.

Jokowi menegaskan, bahwa kesabarannya atas batasnya. Selama ini, Jokowi mengaku diam dengan berbagai tudingan yang ditujukan terhadapnya.

“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya," ujar Jokowi.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(Al Abrar)