Indonesia Bakal Kesulitan Raih Investasi Jika Masih Ada 2 Hambatan Ini

Jakarta: Pengamat pertambangan dan energi Ferdy Hasiman menilai Indonesia akan sulit mendatangkan investasi selama persoalan yang dihadapi investor seperti gangguan organisasi masyarakat (ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aturan perizinan yang tidak jelas, tidak dibenahi pemerintah. Langkah hilirisasi yang digadang-gadang pemerintah pun cuma akan menjadi upaya semu.

"Percuma saja Presiden Prabowo kunjungi negara ke negara untuk yakinkan investor, jika tidak benahi birokrasi dan aturan main investasi di negeri ini. Karena, mereka (investor) ingin Indonesia itu harus ramah investor, malas yang gaduh-gaduh. Untuk itu, ego antar sektor kementerian dan keberadaan ormas atau LSM harus dihilangkan untuk mengejar tercapainya Asta Cita," ucap Ferdy dikutip dari keterangan tertulis, Senin, 2 Juni 2025.

Masalah gangguan ormas/LSM pernah dihadapi beberapa perusahaan/investor di Indonesia, seperti tekanan ormas kepada perusahaan otomotif, BYD, di Subang; pemalakan tender oleh anggota Kadin kepada Chengda Engineering Co, kontraktor dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Cilegon, Banten; permasalahan nikel yang dikelola Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah; hingga permasalahan AMDAL yang dihadapi PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dairi, Sumatra Utara.

Ferdy yang juga merupakan peneliti Alpha Research Database Indonesia itu meminta pemerintah agar lebih serius untuk menyelesaikan hambatan-hambatan investasi, khususnya bagi investor Tiongkok.

"Pemerintah harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha asal Tiongkok, apalagi Tiongkok merupakan salah satu negara asal investasi terbesar di Indonesia," jelas dia.
 

Baca juga: CIO Danantara Spill Sejumlah Sektor Dilirik Investor Tiongkok

(Ormas. Foto: Metrotvnews.com/Syaikhul Hadi)
 

Perlu aturan yang menguntungkan bersama

Berdasarkan data BKPM, nilai investasi Tiongkok daratan di Indonesia sebesar USD8,1 miliar selama 2024. Sedangkan, akumulasi investasi Tiongkok daratan ke Indonesia sejak 2019 mencapai USD36,4 miliar.

Dia menambahkan, jangan sampai permasalahan yang dihadapi investor tidak dapat teratasi, sehingga membuat mereka menjadi takut untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, perlu aturan yang benar-benar dapat menguntungkan bersama, antara pemerintah dan investor.

"Sejak zaman Presiden Jokowi sampai sekarang, elit kerap main dengan hukum dan aturannya hanya untuk kepentingan mereka. Jadi aturan yang dibuat harus menguntungkan untuk banyak pihak, termasuk investor. Jangan regulasi dan birokrasi yang bertele-tele yang membuat investor memikirkan ulang untuk berinvestasi di Indonesia," ucap Ferdy mengingatkan.