Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut terus menunjukkan ketegasannya dalam pemberantasan korupsi. Salah satu fokus utama adalah memastikan penggunaan uang negara berjalan transparan dan tepat sasaran, serta menutup celah bagi praktik korupsi.
Pengamat norma dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyebut pemerintah harus berani menindak tegas koruptor karena dikhawatirkan terjadi persekongkolan yang semakin merugikan negara jika tidak ditangani serius.
"Negara maju tidak bakal mengeluarkan uangnya jika ada potongan yang tidak jelas. Percuma ada support jika ujungnya tetap dikorupsi dan rakyat tetap miskin," kata Hardjuno dalam keterangan pers, Minggu, 23 Februari 2025.
Dia juga menyoroti janji besar Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di era pemerintahannya. Oleh karena itu, rumor dan indikasi korupsi harus menjadi perhatian utama.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Prabowo harus diimbangi dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi celah baru bagi korupsi.
"Kami di Komisi III tentunya mendukung kebijakan efisiensi ini, namun dengan catatan, anggaran yang ada benar-benar digunakan sesuai kebutuhan untuk melayani rakyat. Jangan sampai efisiensi hanya sekadar slogan, sementara anggarannya tetap dikorupsi," kata Sahroni.
Komisi III DPR RI bersama KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berkomitmen memastikan dana efisiensi ini digunakan dengan transparan dan akuntabel. Sahroni juga menyoroti bahwa banyak kasus korupsi terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, yang selama ini menjadi lahan empuk bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Misalnya, pengadaan ATK yang berlebihan, atau studi banding yang sebenarnya tidak terlalu penting, ini bisa dipangkas. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi justru terjadi dalam pengadaan barang seperti ini," ungkapnya.
Streaming