PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Butuh Anggaran Rp60 Miliar

Bandung: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyiapkan bantuan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Hal itu dipastikan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai rapat koordinasi tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Dedi, anggaran untuk pelaksanaan PSU di Kabupaten Tasikmalaya akan dibagi dua dari provinsi serta kabupaten. Pasalnya kebutuhan anggaran untuk PSU di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp60 miliar.

"PSU dilaksanakan, biayanya dibagi dua provinsi dan kabupaten," kata Dedi Mulyadi usai rakor secara daring. Rp60 miliar itu total kebutuhan, kemungkinan (nilainya) masih dihitung," ujar Dedi melalui keterangan resmi Humas Pemprov Jabar, Rabu, 26 Februari 2025.

Dedi juga memastikan, dana untuk PSU ini tidak akan menganggu rencana efisiensi anggaran. Dari hasil rapat, dana tersebut akan diambil dari dana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang masih tersisa di KPU Jabar dan Bawaslu Jabar.
 

Baca: Mendagri Minta Kepala Daerah Siapkan Anggaran Pemungutan Suara Ulang

“Dana sisa yang kemarin di Bawaslu Jabar dan KPU Jabar masih ada, aman, jadi tidak mengganggu efisiensi," tandas Dedi.

Sebelumnya, Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 akan diulang dengan tidak mengikutsertakan calon Bupati Ade Sugianto. Hal ini berdasarkan keputusan MK atas gugatan sengketa pasangan Cecep Nurul Yakin-Asep Sopari Al-Ayubi. Ade Sugianto telah menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya selama dua periode sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi. 

MK mengabulkan gugatan tersebut dengan menyatakan bahwa KPU Tasikmalaya harus melakukan PSU tanpa mengikutsertakan Ade Sugianto. MK juga meminta agar gelaran ini dilaksanakan paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.