Menkeu: Kebijakan Tarif Resiprokal AS Seolah Dibuat Serampangan

Jakarta: Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat yang telah diumumkan oleh Presiden Donald J. Trump terhadap 60 negara dinilai tak memiliki dasar. Angka-angka yang keluar dalam penetapan tarif oleh Negeri Paman Sam juga disebut melampaui ilmu ekonomi.

"Itu is purely transactional, tidak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ISEI di sini, mohon maaf, tidak berguna pak ilmunya hari-hari ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, Selasa, 8 April 2025.


Presiden AS Donald Trump. Foto: Xinhua
 

Baca juga: Negosiasi Tanpa Retaliasi Hadapi Tarif Impor Trump

 

Kebijakan serampangan

Dia menambahkan, kebijakan tarif resiprokal AS seolah dibuat serampangan untuk menutup defisit perdagangan dengan negara-negara yang disasar oleh Trump. "Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit, tidak ada ilmu ekonominya di situ," kata Sri Mulyani.

"Jadi ini adalah situasi yang harus kita hadapi secara sangat open minded, pragmatik dan pada saat yang sama kita harus agile, harus cepat. Policy apa yang bisa kita lakukan segera dan bisa mengoreksi atau menggunakan opportunity harus bisa kita lakukan sekarang," lanjut dia.

Diketahui, AS mengenakan tarif sebesar 32 persen kepada Indonesia dalam kebijakan resiprokal yang dirilis pada Rabu, 2 April 2025 waktu setempat. Kebijakan itu bakal berlaku pada Rabu, 9 April 2025.