PBB Tuduh AS dan Iran Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan

Misi tersebut juga menemukan bahwa otoritas Iran melakukan kejahatan kemanusiaan atas penindakan keras terhadap protes antipemerintah pada akhir Desember 2025 hingga awal bulan Januari lalu.

Temuan dalam laporan baru oleh Misi Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Iran, yang akan diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, meneliti tindakan AS selama perang Iran yang dimulai pada Februari serta respons pemerintah Iran terhadap kerusuhan nasional yang berawal pada akhir Desember.

Pejabat AS sebelumnya menyatakan operasi militer dilaksanakan sesuai dengan hukum konflik bersenjata, sementara Iran secara konsisten membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis.

Serangan terhadap Sekolah Dasar di Minab

Petugas penyelamat dan warga sekitar berada di sekolah Minab. (Mehr News Agency)

Para ahli PBB menemukan alasan yang wajar untuk meyakini bahwa pasukan AS bertanggung jawab atas serangan terhadap Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Kota Minab. Menurut pejabat Iran, serangan tersebut menewaskan lebih dari 150 orang, termasuk sekitar 120 anak sekolah.

Misi tersebut menyimpulkan bahwa insiden itu merupakan serangan tanpa pandang bulu yang mengakibatkan kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur sipil, sehingga tergolong sebagai kejahatan perang di bawah hukum internasional.

Menurut laporan tersebut, AS mengandalkan data intelijen yang menunjukkan kehadiran seorang komandan militer senior Iran di lokasi kejadian, tetapi gagal memverifikasi informasi tersebut secara memadai sebelum meluncurkan serangan. Penyidik menyebut kegagalan memperbarui intelijen penargetan dan mengonfirmasi status bangunan sebagai sasaran militer bukan sekadar kelalaian.

"Sebaliknya, AS mengarahkan serangan ke bangunan sekolah tersebut meski menyadari adanya risiko besar menghantam objek sipil dan bertindak ceroboh terhadap kemungkinan terjadinya hal itu," demikian bunyi laporan dari PBB tersebut.

Pada Juni lalu, Presiden AS Donald Trump membantah sengaja menyerang sekolah perempuan di Iran pada Februari. Pentagon sejak saat itu meningkatkan status penyelidikan tersebut, tetapi belum mempublikasikan temuan awalnya. Para ahli PBB menegaskan sekolah itu merupakan objek sipil yang dapat diidentifikasi secara jelas dan tidak menemukan bukti penggunaan fasilitas tersebut untuk kepentingan militer.

Para ahli mencapai kesimpulan serupa terkait serangan terhadap pusat olahraga di Lamerd. Laporan itu mencatat bahwa serangan tersebut merusak bangunan tempat tinggal dan sekolah di sekitarnya, serta menewaskan dan melukai 22 warga sipil. Misi menyimpulkan bahwa serangan itu bersifat tidak membeda-bedakan sasaran dan merupakan kejahatan perang.

Sementara itu, Komando Pusat AS (CENTCOM) dalam pernyataan pada Maret menegaskan bahwa pasukan AS tidak meluncurkan serangan apa pun ke Kota Lamerd pada hari tersebut.

Kejahatan Kemanusiaan Iran

Penyelidikan misi PBB menemukan bahwa otoritas Iran melakukan serangan secara meluas dan sistematis terhadap warga sipil selama protes yang meletus pada akhir Desember tahun lalu.

Tindakan tersebut meliputi pembunuhan ilegal, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan pembatasan ketat terhadap kebebasan berekspresi. Kelompok hak asasi manusia menyatakan warga sipil yang tidak terlibat ikut menjadi korban tewas dalam penindakan terbesar sejak ulama Syiah berkuasa pascarevolusi 1979.

Teheran menuding teroris dan perusuh yang didukung kelompok oposisi di pengasingan serta pihak asing seperti AS dan Israel sebagai dalang kerusuhan.

Tim penyidik menyatakan tidak dapat memverifikasi jumlah korban tewas secara independen, tetapi meyakini jumlah korban jiwa dan luka-luka kemungkinan jauh lebih tinggi daripada angka resmi pemerintah yang mencatat 3.038 orang tewas dan 25 ribu orang terluka.

Organisasi HAM seperti Human Rights Activists’ News Agency (HRANA) melaporkan angka kematian terverifikasi telah mencapai lebih dari 7 ribu korban jiwa, sementara laporan media seperti The Times menyebut angka yang jauh lebih tinggi, hingga 30 ribu korban jiwa.

Laporan tersebut menyimpulkan bahwa respons pemerintah terhadap protes, termasuk tindakan kekerasan, pemutusan akses internet, dan penerapan hukuman mati, menandai eskalasi signifikan dibanding pola penekanan oposisi sebelumnya.