DPR AS Didesak Segera Memulai Voting untuk Akhiri Shutdown Parsial

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak Dewan Perwakilan Rakyat AS untuk mengakhiri penutupan (shutdown) parsial pemerintahan, namun baik Partai Republik maupun Demokrat belum tampak siap menyetujui paket pendanaan federal yang ia rundingkan dengan Senat tanpa terlebih dahulu memperdebatkan tuntutan masing-masing terkait operasi penegakan imigrasi.

Partai Demokrat menolak memberikan suara yang dibutuhkan Ketua DPR Mike Johnson untuk mendorong paket tersebut maju, seiring upaya mereka membatasi operasi deportasi pemerintahan Trump setelah dua warga AS tewas ditembak di Minneapolis.

Situasi ini memaksa Johnson bergantung pada mayoritas tipis Partai Republik, yang juga memiliki keluhan tersendiri terhadap paket tersebut, agar tetap sejalan dengan kesepakatan Trump dengan Demokrat di Senat.

Pendanaan Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan sejumlah lembaga lain kedaluwarsa pada Sabtu. Meski banyak operasi di lembaga-lembaga tersebut dikategorikan esensial dan tetap berjalan, sebagian pekerja berpotensi tidak menerima gaji atau dirumahkan sementara.

“Kita perlu membuka kembali Pemerintahan, dan saya berharap semua Partai Republik dan Demokrat bergabung mendukung RUU ini, dan mengirimkannya ke meja saya TANPA PENUNDAAN,” tulis Trump di media sosial.

“Kita tidak boleh mengalami shutdown yang panjang, sia-sia, dan merusak lagi," lanjutnya, dikutip dari The Korea Herald, Selasa, 3 Februari 2026.

Kebuntuan ini menandai pekan yang sulit ke depan, ketika Johnson mengandalkan Trump untuk membantu meloloskan paket tersebut.

Negosiasi Demokrat dan Republik

Presiden mencapai kesepakatan pekan lalu dengan Pemimpin Mayoritas Demokrat di Senat Chuck Schumer, di mana Keamanan Dalam Negeri hanya akan didanai sementara hingga 13 Februari, sementara Kongres memperdebatkan perubahan pada operasi penegakan imigrasi. Senat menyetujui paket tersebut dengan suara telak, bersama pendanaan lembaga pemerintah lainnya, menjelang tenggat di hari Sabtu.

Pemimpin Fraksi Demokrat DPR Hakeem Jeffries menegaskan pada Senin bahwa kubunya tidak melihat alasan untuk membantu Johnson mendorong RUU tersebut dalam langkah prosedural, yang biasanya ditangani sendiri oleh partai mayoritas.

Dengan Johnson menghadapi perlawanan dari internal Partai Republik, Jeffries memanfaatkan daya tawar yang dimiliki Demokrat untuk menuntut perubahan pada operasi imigrasi.

“Dalam kesempatan yang jarang, kami turun tangan untuk mengatasi disfungsi Partai Republik,” kata Jeffries di Gedung Capitol.

Demokrat menuntut pembatasan terhadap Immigration and Customs Enforcement (ICE) yang melampaui alokasi US$20 juta untuk kamera tubuh yang sudah tercantum dalam RUU. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem pada Senin mengumumkan bahwa petugas di lapangan di Minneapolis—termasuk ICE—akan segera dibekali kamera tubuh, dan program tersebut akan diperluas secara nasional seiring tersedianya pendanaan.

Namun, Demokrat mendorong langkah tambahan. Mereka ingin agen imigrasi federal tidak lagi mengenakan penutup wajah, dengan catatan bahwa hanya ada sedikit lembaga penegak hukum lain di AS yang rutin menutup wajah. Mereka juga menuntut agar petugas mengandalkan surat perintah yudisial, bukan administratif, dalam operasi mereka.

Baca juga:  Pemerintah AS Masuk Shutdown Parsial usai DPR Belum Sepakati Anggaran