Kondisi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) di Kuningan, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman
BPBD Kuningan Tingkatkan Patroli di Kawasan Rawan Karhutla
Silvana Febiari • 7 August 2026 20:54
Kuningan: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan patroli di kawasan rawan, pemeliharaan sekat bakar, serta pemantauan sumber air untuk mendukung pemadaman.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan Indra Bayu Permana mengatakan peningkatan kesiapsiagaan ini dilakukan setelah pemerintah daerah menetapkan status siaga bencana karhutla dan kekeringan.
“Penetapan status siaga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang menetapkan status siaga bencana di seluruh kabupaten dan kota selama musim kemarau,” ujar Indra, dilansir dari Antara, Jumat, 7 Agustus 2026.
Sejak memasuki musim kemarau, telah terjadi sejumlah kebakaran hutan, lahan, dan permukiman di Kabupaten Kuningan. Salah satu kejadian terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), tepatnya di Blok Pajaten, sehingga menjadi perhatian dalam upaya memperkuat mitigasi karhutla.
“BPBD bersama Balai TNGC dan instansi terkait telah menyepakati sejumlah langkah penanganan melalui rapat koordinasi,” katanya.
Langkah tersebut meliputi peningkatan patroli di kawasan rawan kebakaran untuk mempercepat deteksi dini terhadap potensi titik api. Petugas melakukan pemeliharaan sekat bakar guna menghambat penyebaran api apabila terjadi kebakaran di kawasan hutan.
BPBD bersama instansi terkait turut memantau kondisi embung yang menjadi salah satu sumber air. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung operasi pemadaman apabila terjadi kebakaran.
“Ini memang sesuatu hal yang rutin di mana pada saat fase kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan, termasuk siaga hidrometeorologi basah dan kering, pasti akan mengeluarkan surat siaga ini. Ini juga menindaklanjuti terkait yang telah dilakukan oleh provinsi,” ungkap Indra.

Ilustrasi kemarau. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.
Hingga saat ini, BPBD belum menerima permintaan distribusi air bersih dalam skala luas akibat kekeringan. Permintaan yang sempat diterima masih bersifat parsial dan telah ditangani.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya menyiagakan dua unit armada tangki air serta berkoordinasi dengan Perumda Air Minum, Baznas, dan sejumlah perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk mendukung distribusi air bersih apabila diperlukan.
“Kami terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan karhutla selama musim kemarau,” ucap dia.