PBB Sebut Sistem Multilateral Global Sedang Diserang

New York: Presiden Majelis Umum PBB, Annalena Baerbock, pada Rabu, 14 Januari, mengeluarkan peringatan keras bahwa sistem multilateral global saat ini tengah berada dalam kondisi kritis. Dalam pembukaan prioritas tahun 2026, Baerbock menegaskan, bahwa tatanan internasional tidak sekadar menghadapi tekanan, melainkan sedang di bawah serangan nyata.

Peringatan ini merujuk pada eskalasi krisis yang terjadi di berbagai belahan dunia pada awal 2026, mulai dari Caracas hingga Teheran. Baerbock menyebut momentum saat ini sebagai fase hidup atau mati bagi organisasi internasional tersebut.

Baerbock menyoroti konflik yang terus memburuk di Gaza, Afghanistan, Sudan, hingga Ukraina sejak September 2025. Ia melayangkan kritik tajam kepada sejumlah negara anggota, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan (P5), yang dinilai telah melanggar prinsip-prinsip inti Piagam PBB.

"Dunia membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak ada satu pun negara yang dapat tidur dengan tenang ketika semakin banyak negara anggota, termasuk anggota P5, melanggar hukum internasional," tegas Baerbock, seperti dikutip Anadolu, Kamis, 15 Januari 2026.

Baerbock mendesak seluruh anggota untuk kembali bersatu mempertahankan kedaulatan hukum global demi keberlangsungan umat manusia.

Salah satu agenda krusial PBB tahun ini adalah proses pemilihan Sekretaris Jenderal baru untuk menggantikan Antonio Guterres yang masa jabatannya berakhir pada 31 Desember 2026. Baerbock mengonfirmasi bahwa proses nominasi sedang berjalan dan dialog interaktif dengan para kandidat dijadwalkan pada 20 April mendatang. 

Ia mendorong negara-negara anggota untuk menominasikan kandidat perempuan guna memimpin PBB ke masa depan. Ia menambahkan, Sekretaris Jenderal berikutnya akan menjadi wajah dan suara institusi ini dan pilihan kita akan menunjukkan apakah organisasi ini benar-benar melayani seluruh kemanusiaan. 

Sesuai aturan, setiap negara anggota hanya diperbolehkan mencalonkan satu kandidat. Dewan Keamanan akan melakukan penilaian dan mengirimkan nama terpilih ke Majelis Umum untuk pemungutan suara final pada akhir Juli 2026.

Kandidat yang maju tidak boleh menerima veto dari lima anggota tetap Dewan Keamanan. Untuk terpilih, seorang calon harus mengantongi minimal sembilan suara di Dewan Keamanan dan sekurang-kurangnya 97 suara dukungan dari Majelis Umum PBB.

(Kelvin Yurcel)