Trump Kembali Dorong Aneksasi Greenland usai Gulingkan Nicolas Maduro

Washington: Sehari setelah militer Amerika Serikat menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Donald Trump tampak mengalihkan perhatiannya ke target berikutnya dalam kebijakan intervensi AS: Greenland.

Sejak kembali menjabat pada 2025, Trump berulang kali melontarkan gagasan untuk membeli pulau Arktik yang tertutup es tersebut dari Denmark, bahkan menolak untuk menyingkirkan opsi pengambilalihan melalui kekuatan militer.

Trump beralasan bahwa aneksasi Greenland merupakan kebutuhan keamanan nasional AS, dengan menyoroti kekayaan mineral kritis serta letak strategis pulau tersebut.

Dorongan itu kembali disampaikan Trump pada Minggu, 4 Januari 2026, di saat pemerintahannya merayakan keberhasilan menggulingkan pemerintahan sosialis Venezuela dan ketika ia berjanji akan “mengelola” negara Amerika Selatan tersebut hingga terjadi transisi demokratis.

“Kami memang membutuhkan Greenland, tidak diragukan lagi. Kami membutuhkannya untuk pertahanan,” kata Trump dalam wawancara dengan The Atlantic yang dikutip USA Today. Ia menggambarkan Greenland sebagai wilayah yang “dikepung kapal-kapal Rusia dan Tiongkok.”

Di hari yang sama, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah foto Greenland yang ditutupi bendera Amerika Serikat. Di atas gambar tersebut, ia menuliskan kata “SOON" atau "SEGERA."

Menanggapi hal itu, Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat, Jesper Moeller Soerensen, menegaskan bahwa Denmark mengharapkan “penghormatan penuh terhadap integritas teritorial Kerajaan Denmark.”

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen juga berulang kali menolak ketertarikan Trump untuk menguasai wilayah tersebut. “Amerika Serikat tidak akan mengambil alih Greenland,” ujarnya secara tegas pada Desember lalu.

Apakah Trump Bisa Mengambil Greenland secara Paksa?

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Denmark, yang juga merupakan anggota NATO. Pulau tersebut memiliki populasi sekitar 57.000 jiwa. Greenland memiliki hak untuk menggelar referendum nasional guna menentukan kemerdekaan, meskipun hingga kini masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah Denmark.

Mantan Duta Besar AS untuk Denmark pada era Presiden Obama, Rufus Gifford, mengatakan pada Januari 2025 bahwa seluruh aliansi NATO akan terdorong untuk merespons apabila terjadi aksi militer terhadap Greenland, mengingat Denmark adalah anggota aliansi pertahanan tersebut.

Baca juga:  Utusan Khusus Trump Tegaskan AS Tak Berniat Taklukkan Greenland